Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha ritel diimbau melakukan ekstensifikasi bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi tahun ini.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengimbau pelaku usaha ritel untuk mulai mengekstensifikasi bisnisnya di luar sektor ritel. Adapun, ekstensifikasi bisnis diperlukan sebagai antisipasi dari risiko yang tidak dapat diprediksi.
Meskipun, Aprindo masih optimistis dengan proyeksi pertumbuhan ritel di tahun pemilu ini berkisar 3,7-3,8% (year-on-year). Namun, Roy menilai risiko gejolak ekonomi masih tetap menghantui ritel.
Musababnya, ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan konflik di Laut Merah telah mengancam gejolak harga minyak dunia. Kondisi tersebut berisiko pada pasokan dan harga barang-barang hingga menekan daya beli masyarakat.
"Ekstensifikasi itu mengambil langkah-langkah kontingensi ketika unpredictable terjadi. Jadi pesan kami kepada anggota peritel ekstensifikasi bisnis lah, jangan intensifikasi saja, perluasan usaha, jangan hanya ritel," ujar Roy, Kamis (18/1/2024).
Selain itu, Roy juga mengimbau untuk ritel yang mengalami stagnasi agar mulai melakukan strategi efisiensi. Misalnya dengan memperkecil skala gerai menjadi lebih efisien.
Baca Juga
"Yang ritel sudah bagus dijaga, yang ritelnya belum bagus ya kecilkan size-nya, jangan 5.000 meter [persegi] lagi, bikin jadi 3.000 - 2.000 meter saja," jelasnya.
Sebelumnya, Roy mengakui proyeksi pertumbuhan ritel sebesar 3,7% - 3,8% pada 2024 salah satunya didukung oleh konsumsi dari lembaga nonprofit seperti partai politik. Disamping itu, konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah juga tetap menjadi pendorong utama kinerja ritel.
"Jadi dengan kata lain ada kontribusi dari pemilu untuk ritel," ujar Roy.
Kendati begitu, Roy menyebut sejumlah faktor perlu dijaga untuk mempertahankan kinerja ritel pada 2024 agar sesuai proyeksi. Faktor pertama yakni pemerintah perlu menjaga kondusifitas politik selama pesta demokrasi. Kebijakan populis, fiskal dan moneter perlu dijaga sebaik mungkin untuk mendukung situasi kondusif.
Namun, Roy menilai kebijakan suku bunga bank Indonesia di level 6% juga dianggap berisiko pada kenaikan bunga kredit bank hingga menekan konsumsi di masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga dianggap perlu menjaga pasokan dan harga pangan. Musababnya, dua faktor itu akan berpengaruh langsung pada tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.
