Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang didorong pembangunannya oleh Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto belum menjadi prioritas.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Zainal Fattah, menjelaskan bahwa proyek giant sea wall yang dicanangkan Prabowo untuk dibangun di pesisir utara Pulau Jawa merupakan opsi terakhir yang akan dilakukan oleh PUPR.
Dia menyebut, Kementerian PUPR akan terlebih dahulu menangani masalah penurunan permukaan tanah (land subsidence) dari hilir dengan meluncurkan sejumlah regulasi mulai dari pelarangan penggunaan air tanah hingga membangun sarana infrastruktur pompa air.
"Mudah-mudahan dengan sistem ini sudah cukup. Jadi kita tidak perlu lagi giant sea wall. Tapi kalau sistem ini tidak berfungsi, kita juga harus, jadi stepping, bertahap," kata Zainal saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (18/1/2024).
Zainal juga menjelaskan, pada dasarnya implementasi pembangunan giant sea wall dan National Capital Integrated Coastal Deelopment (NCICD) telah diterapkan khususnya di Jakarta melalui pembangunan tanggul pantai.
Bahkan, kajian mengenai pembangunan giant sea wall untuk mengatasi penurunan muka tanah di DKI Jakarta telah dilakukan sejak 2016.
Baca Juga
Namun, Zainal mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapat arahan dan pembicaraan lanjutan mengenai proyek giant sea wall yang baru-baru ini kembali didorong oleh Prabowo Subianto.
"[Giant Sea Wall di wilayah Pantura] itu kita belum tahu, belum tahu detailnya," pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Menhan Prabowo SUbianto belakangan mendadak hendak menggagas kembali pembangunan giant sea wall di wilayah Utara Jawa.
Bahkan, Menhan yang saat ini juga tengah menempuh proses kampanye sebagai Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 itu mewanti-wanti agar proyek ini tidak terjebak dalam kepentingan politik 5 tahunan saja.
Pasalnya, tambah Prabowo, pembangunan tanggul laut tersebut diperkirakan memerlukan waktu hingga mencapai 40 tahun untuk dapat rampung sepenuhnya.
"Saya kira politikus biasanya berpikir dalam kurun waktu 5 tahunan, kita mengerti bahwa kekuasaan ada di tangan pemimpin politik. Kita mengerti bahwa negara berjalan dalam sistem politik melalui partai politik, yang partai politik itu diawaki oleh politisi dan politisi itu berpikir 5 tahunan, karena dia akan berkuasa atau tidak berkuasa 5 tahunan," jelasnya.
