Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menhan Prabowo Ngebet Bangun Giant Sea Wall, Ada Apa?

Menhan Prabowo Subianto, kembali menggaungkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall).
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memberi keterangan dalam Seminar Nasional Giant Sea Wall, di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (10/1/2024). JIBI/Erta Darwati.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memberi keterangan dalam Seminar Nasional Giant Sea Wall, di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (10/1/2024). JIBI/Erta Darwati.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, kembali menggaungkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di wilayah Utara Jawa, khususnya DKI Jakarta.

Bahkan, Prabowo yang saat ini juga merupakan calon presiden (Capres) nomor urut 2 itu mewanti-wanti agar proyek ini tidak terjebak dalam kepentingan politik 5 tahunan.

Pasalnya, Prabowo menyebut pembangunan giant sea wall diperkirakan memerlukan waktu hingga mencapai 40 tahun untuk dapat rampung sepenuhnya.

"Saya kira politikus biasanya berpikir dalam kurun waktu 5 tahunan, kita mengerti bahwa kekuasaan ada di tangan pemimpin politik. Kita mengerti bahwa negara berjalan dalam sistem politik melalui partai politik, yang partai politik itu diawaki oleh politisi dan politisi itu berpikir 5 tahunan, karena dia akan berkuasa atau tidak berkuasa 5 tahunan," kata Prabowo dalam agenda Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, di Hotel Kempinski, Rabu (11/1/2024).

Di balik semangat Prabowo menggagas ulang pembangunan giant sea wall, Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengungkap bahwa seminar pembahasan mengenai pembangunan tanggul laut diusulkan langsung oleh Menhan secara mendadak.

"Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa dengan Pembangunan Giant sea wall pada pagi ini, diprakarsai oleh Menhan dalam waktu 3 hari. Perintahnya 3 hari, Alhamdulillah kita bisa siapkan," ujar Airlangga.

Alasannya, kata Airlangga, proyek giant sea wall ini krusial untuk dikebut guna menyelamatkan wilayah Jawa Utara yang melingkupi 5 wilayah pertumbuhan, 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus (KEK), hingga 5 pusat wilayah pusat pertumbuhan dari terjangan banjir rob.

Menko Airlangga juga menyampaikan masalah banjir rob di pesisir utara pulau Jawa berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi mencapai Rp10 triliun per tahun.

“Estimasi kerugian ekonomi hanya di Jakarta saja Rp2,1 triliun per tahun, jadi hanya di Jakarta. Sehingga tentu nilai dalam 10 tahun bisa Rp10 triliun/tahun kerugiannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa tren penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang belakangan terjadi di wilayah Pantura mencapai 1 cm hingga 25 cm per tahun. Sementara itu, kenaikan muka air laut setiap tahunnya naik di kisaran 1 cm hingga 15 cm.

Dengan demikian, masalah banjir rob ini tak hanya berpotensi bakal menggerus roda perekonomian nasional saja, melainkan juga menimbulkan permasalahan baru yang dapat berdampak pada jutaan hidup masyarakat Indonesia.

“Menhan mengatakan bahwa jumlah penduduk di pantura itu 50 juta. Jadi yang terdampak itu 50 juta orang, bukan hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrasturktur, tapi kehdupan masyarakat,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan pembangunan giant sea wall terbagi menjadi tiga fase. Adapun, pembangunan 2 fase di antaranya akan menelan anggaran sebesar Rp164,1 triliun. Sementara itu, fase sisanya belum diketahui total anggaran yang dibutuhkan.

“Total cost [Rp164,1 Triliun] yang diperlukan untuk pantura [Jakarta], hanya untuk bendungnya, banyak proyek yang bisa kita kembangkan dari sini,” ujar Airlangga.

Untuk diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Pertahanan menggelar seminar nasional dengan tema Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) pada Rabu (10/1/2024).

Seminar tersebut dihadiri 6 menteri Jokowi seperti Menhan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper