Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menawarkan kembali lapangan kaya gas Natuna D-Alpha kepada investor lewat skema studi bersama atau joint study.
Penawaran lewat joint study itu dilakukan selepas minimnya minat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk ikut lelang lapangan yang menjadi bagian dari Blok East Natuna di Pulau Natuna, Kepulauan Riau.
Adapun, putaran lelang reguler Natuna D-Alpha sudah dibuka sejak IPA Convention & Exhibition ke-47 di ICE BSD Tangerang, Selasa (25/7/2023). Belakangan Kementerian ESDM melaporkan sepinya peminat sampai lelang ditutup pada 15 Desember 2023.
“Kita akan terus tawarkan itu dengan joint study, Natuna itu tempatnya sangat strategis, kalau kita di sana kelola jadi ada kegiatan ekonomi skala besar,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Selain itu, Tutuka menambahkan, kementeriannya juga berencana untuk menerapkan skema bisnis pajak dan royalti atau tax and royalty pada sistem kontrak lapangan migas berisiko tinggi tersebut.
Hanya saja, kata dia, kementeriannya masih menunggu pembahasan lebih lanjut terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
Baca Juga
“Tax and royalty mungkin lebih menarik, tapi itu perlu basis undang-undang sebenarnya kami menunggu UU Migas tahun kemarin, kan belum selesai ini, semoga tahun ini dikerjain,” tuturnya.
Dalam dokumen lelang, D-Alpha terletak di lepas pantai Natuna Timur dengan luas 10.291,03 kilometer persegi. Kementerian ESDM meminta adanya komitmen pasti 5 tahun terdiri atas studi GGRPE dan satu sumur untuk peserta lelang.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyerahkan hak pengelolaan dua lapangan bagian dari Blok East Natuna lainnya, yakni Lapangan Arwana dan Barakuda, kepada anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina East Natuna.
Hampir 5 dekade atau sejak ditemukan pada 1973, nasib Blok East Natuna diombang-ambing ketidakjelasan. Lapangan gas raksasa tersebut masih juga belum digarap.
Padahal, cadangan gas di East Natuna merupakan yang terbesar di Indonesia, jumlahnya mencapai 2,5 kali lipat Blok Masela. Namun, kandungan CO2 yang lebih dari 70%, menjadikan blok ini tidak mudah dalam pengelolaannya.
Hitung-hitungan Kementerian ESDM, Blok East Natuna memiliki potensi gas mencapai 222 triliun kaki kubik (Tcf). Namun, dengan kandungan CO2 yang lebih dari 70%, gas yang bisa dieksploitasi dari blok tersebut kemungkinan hanya sekitar 46 Tcf.
Awalnya, ExxonMobil tertarik menggarapnya dan mendapat hak kelola pada 1980. Akan tetapi, pemerintah menghentikan kontrak pada 2007 karena tak ada perkembangan.
Setahun kemudian, Blok East Natuna diserahkan ke Pertamina. ExxonMobil ikut lagi pada 2010 bersama Total dan Petronas. Posisi Petronas kemudian digantikan oleh PTT Exploration and Production (PTT EP), perusahaan asal Thailand.
Sayangnya, konsorsium itu bubar di tengah jalan. ExxonMobil memutuskan untuk hengkang pada 2017. Alasannya, perusahaan asal Amerika Serikat itu menilai blok itu tidak layak investasi.
Mengikuti jejak ExxonMobil, PTT EP juga memutuskan untuk tidak melanjutkan konsorsium bersama Pertamina saat itu.
