Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi merespons soal rencana aksi demo Serikat Petani Indonesia (SPI) menolak impor beras tahun ini.
Arief menegaskan bahwa impor beras perlu dilakukan lantaran adanya proyeksinya rendahnya produksi beras pada Januari dan Februari 2024. Menurutnya, keputusan pemerintah mengimpor beras dilakukan berdasarkan data dan perhitungan.
"Kalau nanti berasnya kurang mau demo enggak? Pak Mentan sudah sampaikan bahwa Januari-Februari kita itu defisit sekitar 2,8 juta ton. Kenapa? karena kemarin climate change sehingga Pak Dirut Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton untuk meng-cover," ujar Arief saat ditemui di Kantor Bulog, Kamis (11/1/2024).
Lebih lanjut, Mantan Direktur Utama RNI itu pun menekankan harga beras akan melambung tinggi apabila impor tidak dilakukan. Menurutnya, saat ini harga beras di konsumen maupun harga gabah di petani masih dalam kondisi yang baik dan stabil.
Dia pun menduga harga gabah dan beras akan kembali turun apabila produksi beras nasional secara bulanan telah melampaui 2,5 juta ton.
"Tolong sampaikan kepada saudara saya di SPI bahwa hari ini harga yang baik buat petani. Importasi yang dilakukan oleh Bulog hari ini tidak mempengaruhi harga di tingkat petani, betul enggak," jelas Arief.
Baca Juga
Sebelumnya, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih mengatakan, pihaknya tengah merencanakan aksi unjuk rasa menolak impor beras 2 juta ton di tahun ini. Aksi unjuk rasa dijadwalkan bersama Partai Buruh dalam 10 hari mendatang dan tersebar di berbagai wilayah.
"Ya kita akan melakukan mobilisasi, mendesak pemerintah untuk menghentikan impor [beras]. Kita sedang bersiap-siap," ujar Henry saat dihubungi, Selasa (9/1/2024).
Henry menjelaskan, para petani mengkhawatirkan impor beras akan memukul harga gabah saat panen raya mendatang. Adapun saat ini rata-rata harga gabah kering panen (GKP) petani masih di kisaran Rp7.000 per kilogram. Adanya agenda impor beras dalam jumlah besar dianggap berisiko menurunkan harga GKP saat panen raya hingga di bawah Rp6.000 per kilogram.
"Nanti kalau sudah panen raya itu mungkin saja di bawah Rp6.000 karena impor beras itu akan datang di musim panen [padi]," kata Henry.
Dia menilai impor beras dengan kuota jumbo dalam dua tahun berturut-turut menandakan kegagalan program pangan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade memimpin. Adapun pada 2023, pemerintah sendiri telah melakukan impor beras lebih dari 2 juta ton dari berbagai negara di Asean.
Sementara itu, Guru Besar IPB University sekaligus Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Dia menyebut wacana impor beras secara nyata telah berdampak pada penurunan harga GKP di tingkat petani. Dari semula Rp7.500 per kilogram menjadi Rp6.800 per kilogram dalam waktu singkat.
"Kan Presiden barusan bilang mau impor 3 juta ton 2024 yang sudah kontrak. Itu batalkan dulu keputusan itu, karena sekarang ini gabah masih langka loh, tapi kenapa harga gabah sudah turun di tingkat usaha tani? Itu karena impor beras yang berlebihan pada 2023," ujar Andreas saat dihubungi, Rabu (3/1/2024).
Menurut Andreas, pembatalan impor beras perlu dilakukan hingga harga gabah di tingkat petani bisa naik. Pasalnya, harga GKP yang terjaga dengan baik bakal mendorong minat petani menanam padi dan produksi bakal melonjak. Adapun saat ini HPP GKP masih ditetapkan di level Rp5.000 per kilogram.
