Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga eceran tertinggi atau HET Minyakita, merek dagang untuk minyak goreng kemasan milik pemerintah.
Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, daya beli masyarakat saat ini masih rendah, apalagi saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik.
Alih-alih menaikkan HET Minyakita, Tulus meminta pemerintah untuk memberikan subsidi kepada produsen. Dana tersebut dapat diambil dari dana sawit.
“Pemerintah harusnya punya skema lain, misalnya memberikan subsidi dari dana sawit. Mereka sudah untung banyak,” kata Tulus kepada Bisnis, Selasa (9/1/2024).
Sementara itu, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ID Food Frans Marganda Tambunan menyebut masih menunggu undangan dari pemerintah guna membahas rencana penyesuaian HET Minyakita.
Sebagai distributor Minyakita, Frans menyebut, pihaknya akan mematuhi segala regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Baca Juga
“Begitu diputuskan ya [penyesuaian HET MinyaKita]. Kita selaku BUMN harus patuh sama regulasi itu,” kata Frans kepada awak media di Gedung Waskita, dikutip Selasa (9/1/2024).
Pemerintah berencana untuk mengevaluasi HET Minyakita. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, HET Minyakita perlu kembali dievaluasi, mengingat hampir setengah tahun belum dilakukan penyesuaian harga dan harga kemasan Minyakita yang mulai mahal.
“Karena sudah hampir setahun setengah, nanti kita evaluasi di Februari akhir, apakah harus tetap Rp14.000 [per liter] atau apakah disesuaikan menjadi Rp15.000 [per liter],” kata Zulhas dalam konferensi pers capaian kinerja 2023 dan outlook perdagangan 2024, Kamis (4/1/2024).
