Prabowo Sebut Boleh sampai 50%, Cek Tren Rasio Utang Indonesia 20 Tahun Terakhir!

Bisnis.com, JAKARTA – Rasio utang pemerintah menjadi perbincangan panas dalam debat calon presiden (capres). Di mana capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebutkan bahwa tidak masalah apabila utang Indonesia mencapai 50% terhadap produk domestik bruto (PDB). 

“Yang penting utang itu produktif itu saya setuju tapi kita bisa sampai 50% enggak ada masalah. Kita tidak pernah default, kita dihormati di dunia,” kata Prabowo dalam Debat Capres ke-3, Minggu (7/1/2024).

Pernyataan Prabowo tersebut lantas menimbulkan pertanyaan bagi Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.  

“Statement Prabowo rasio utang bisa 50% dari PDB sangat berbahaya buat ekonomi. Bukannya turunin rasio utang, ini malah genjot maksimal?” ujarnya, dikutip Senin (8/1/2024). 

Per November 2023, Kementerian Keuangan membukukan rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di posisi 38,11% dengan total utang mencapai Rp8.041 triliun. Angka rasio ini lebih rendah dari posisi utang di akhir 2022 yang sebesar 39,7%. 

Capaian ini juga masih jauh dari ketentuan Undang-undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa batas utang maksimal 60% dari PDB. 

Pada dasarnya, dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menjelaskan bahwa pengadaan utang dilakukan dengan filosofi utang sebagai alat, bukan tujuan. Agar utang optimal, penarikan utang dilakukan secara terukur dan terencana dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Utang menjadi salah satu instrumen dalam pengelolaan keuangan dalam membiayai APBN untuk mencapai tujuan pembangunan. 

“Penarikan utang dilakukan untuk membiayai prioritas pembangunan yang tidak bisa ditunda, menjaga momentum pertumbuhan, dan menghindari opportunity loss,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (8/1/2024).

Untuk itu, pemerintah juga terus menjaga defisit APBN agar tetap di bawah 3%, sesuai dengan ketentuan UU No.17/2003 tersebut. 

Pada akhir 2023, Kemenkeu turut membukukan defisit sebesar Rp347,6 triliun atau setara dengan 1,65% dari PDB. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan target awal APBN yang sebesar 2,84% dari PDB dan target Perpres No. 75/2023 sebesar 2,27% dari PDB. 

Berikut tren rasio utang RI dalam 20 tahun terakhir 

Sumber: Kemenkeu

*realisasi hingga November 2023