Bisnis.com, BOGOR — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor hilir minyak dan gas (migas) mencapai Rp1,39 triliun atau 161,26 % dari target Rp864,42 miliar hingga akhir tahun ini.
Sementara itu, realisasi anggaran dari sektor bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi sebesar Rp229,8 miliar atau 99,51 % dari pagu anggaran yang disiapkan Rp229,8 miliar.
“Dalam hal PNBP BPH Migas yang berasal dari iuran badan usaha selama 2023 sebesar Rp1,39 triliun,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati saat konferensi pers akhir tahun, Sabtu (30/12/2023).
Erika menambahkan lembaganya telah membangun 89 lembaga penyalur baru BBM Satu Harga tahun ini. Dengan demikian, sejak program ini digulirkan pada 2017 lalu, BPH Migas telah membangun keseluruhan 512 lembaga penyalur BBM Satu Harga.
Di sisi lain, dia menambahkan konsumsi masyarakat untuk JBT Minyak Solar dan Minyak Tanah bersamaan dengan JBKP Pertalite belakangan mengalami peningkatan siginifikan seiring dengan pemulihan dari pandemi.
Adapun, realisasi untuk minyak solar mencapai 17,47 juta kiloliter (KL) atau 102,69% dari kuota tahun ini sebesar 17 juta. Selanjutnya, realisasi konsumsi JBT Minyak Mentah sebesar 489.000 KL atau 97,89% dan Pertalite telah tersalurkan sebanyak 29,77 juta KL atau 91,43% dari kuota tahun ini di level 32,56 juta KL.
Baca Juga
“Berlarutnya pandemi mendorong kegiatan masyarakat yang akhirnya menunjukkan respons yang mendorong JBT dan JBKP, realisasi JBT diperkirakan melebihi kuota,” kata dia.
Sementara itu, BPH Migas tahun ini telah menetapkan toll fee jaringan gas untuk 2 ruas tahun ini, di antaranya PT Persada Agung Energi dan PT Pertamina Gas untuk PT Petrokimia Gresik. Secara kumulatif BPH Migas telah menetapkan tol fee untuk 73 ruas sampai akhir tahun ini.
Selain itu, BPH Migas telah menetapkan harga gas bumi level rumah tangga dan pelanggan kecil sebanyak 6 kabupaten atau kota tahun ini. Secara kumulatif harga gas yang lebih rendah dari LPG ini telah dibangun di 69 kota atau kota dan 1 provinsi hingga akhir tahun ini.
“BPH Migas mendorong konsumsi gas dalam negeri dan memberi kepastian pada pelaku usaha untuk berinvestasi,” tuturnya.
