Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksikan konsumsi jenis BBM tertentu (JBT) Solar sampai dengan akhir tahun ini akan sedikit melebihi kuota yang ditetapkan.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, proyeksi itu didasarkan pada tren pertumbuhan konsumsi Solar yang lebih besar dari skenario realisasi konsumsi tahun sebelumnya.
“Kalau BBM Solar kuota sampai dengan Desember ini diprognosakan over sekitar 3% sampai dengan 4% dari kuota nasional 2023,” kata Saleh saat dihubungi Bisnis, dikutip Selasa (26/12/2023).
Berdasarkan progonasa PT Pertamina Patra Niaga, konsumsi Solar sampai akhir tahun akan mencapai level 18,3 juta kiloliter (kl), dengan asumsi adanya Program Subsidi Tepat. Adapun, Kementerian ESDM menyetujui tambahan kuota BBM subsidi itu menjadi 18 juta kl.
Kuota awal JBT Solar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 hanya di level 16,8 juta kl. Sampai dengan Oktober 2023, realisasi konsumsi Solar sudah mencapai 14,4 juta kl.
Hanya saja, rekomendasi tambahan kuota Solar dari Kementerian ESDM itu mesti mendapat persetujuan dari otoritas fiskal. Ihwal persetujuan otoritas fiskal itu, Saleh mengatakan, lembaganya tengah berfokus untuk memastikan distribusi Solar di tengah masyarakat lancar.
Baca Juga
“Prinsipnya bahwa kebutuhan masyarakat tetap harus dilayani,” kata dia.
Di sisi lain, Saleh menegaskan kuota untuk jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Pertalite (RON 90) hingga akhir tahun dalam posisi aman.
“Pertalite kuota 2023 cukup dan aman,” kata dia.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga mengajukan tambahan kuota Solar, minyak mentah, hingga LPG 3 kilogram untuk mengantisipasi kelebihan konsumsi akhir tahun ini.
Direktur Utama (Dirut) Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menuturkan, usulan itu sudah disetujui Kementerian ESDM dengan penyesuaian tambahan volume dari prognosa awal yang disampaikan perseroan. Saat ini, Kementerian ESDM tengah mengajukan usulan kuota tambahan itu kepada otoritas fiskal.
“Ada beberapa dukungan atau permohonan support yang dapat kami sampaikan atau kami ajukan terkait dengan penyesuaian kuota,” kata Riva saat RDP dengan Komisi VII di DPR, Selasa (21/11/2023).
