Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai badan publik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian senantiasa memegang teguh komitmen dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut selaras dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai pimpinan tertinggi Kemenko Perekonomian, yang terus mendukung berbagai upaya untuk semakin meningkatkan kualitas layanan dalam mendukung keterbukaan informasi publik yang berkelanjutan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Komitmen keterbukaan dan transparansi publik yang terus dijaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenko Perekonomian dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, telah menghadirkan prestasi tersendiri. Pada tahun 2023 ini, PPID Kemenko Perekonomian berhasil mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif kategori Kementerian dan capaian tersebut berhasil dipertahankan selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2020.
“Saya memandang, keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus salah satu penentu keberhasilan program- program reformasi birokrasi. Selain itu saya juga memiliki keyakinan bahwa transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat meyampaikan arahan pada acara penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/12).
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2023, tercatat telah 139 badan publik yang berhasil menyandang predikat Badan Publik Informatif atau sekitar 37,7% dari 369 badan publik yang berpartisipasi.
“Pimpinan dan seluruh jajaran Kemenko Perekonomian tentunya akan terus berkomitmen penuh untuk mendukung keterbukaan informasi publik, serta senantiasa menyediakan layanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat dengan tetap memperhatikan setiap dinamika dan tantangan yang ada,” tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang juga merupakan Atasan PPID Kemenko Perekonomian.
Lebih lanjut, PPID Kemenko Perekonomian tentunya tidak pernah berhenti untuk menghadirkan berbagai inovasi dan strategi guna mewujudkan pelayanan prima untuk masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, PPID Kemenko Perekonomian senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang inklusif, termasuk bagi kelompok rentan, dengan terus berupaya melakukan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang layanan.
Sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan prima bagi pengguna layanan, PPID Kemenko perekonomian telah melakukan sinkronisasi dan penyetaraan standar layanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. PPID Kemenko Perekonomian juga telah secara aktif menerima penilaian dan rekomendasi dalam sinkronisasi dan penyetaraan standar layanan tersebut, sehingga diharapkan ke depannya mampu melayani publik dengan lebih baik lagi.
“Dengan rangkaian perolehan predikat Badan Publik Informatif selama 4 tahun berturut- turut ini, kami tentunya bersyukur. Hal ini juga semakin menegaskan tekad dan komitmen kami untuk selalu mempersembahkan kinerja terbaik bagi setiap pengguna layanan dan seluruh masyarakat, termasuk melalui berbagai inovasi dan strategi yang telah kami siapkan,” pungkas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Haryo Limanseto yang juga merupakan PPID Utama Kemenko Perekonomian. (map/fsr)
