Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bapanas Ungkap Masih Ada Provinsi Belum Dapat Bantuan Beras

Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran bantuan beras sebagai salah satu upaya menekan harga beras.
Buruh melakukan bongkar muat karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/1/2023). Bisnis/Rachman
Buruh melakukan bongkar muat karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/1/2023). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sejumlah provinsi masih belum mendapat penyaluran bantuan pangan beras periode Desember 2023. Bulog pun diminta mempercepat penyaluran bantuan beras.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto membeberkan, realisasi bantuan pangan beras untuk periode Desember 2023 di sejumlah provinsi, seperti di Papua masih nihil. Provinsi tersebut, antara lain, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Ini mohon kawan-kawan dari Bulog untuk segera merealisasikan bantuan pangan di provinsi tersebut," ujar Andriko dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Senin (18/12/2023).

Dia menjabarkan, hingga 15 Desember 2023, realisasi penyaluran bantuan pangan beras tahap II sudah mencapai 92,23%. Dia pun memastikan program bagi-bagi beras tahap II ini bakal rampung akhir tahun ini.

Adapun, program bantuan beras diharapkan dapat menekan harga beras di masyarakat. Berdasarkan data Bapanas, per 17 Desember 2023, rata-rata harga beras medium masih di level Rp13.291 per kilogram atau lebih tinggi 22,94% dari harga eceran tertinggi (HET), sedangkan beras premium rata-rata harganya di level Rp15.060 per kilogram atau 10,01% lebih tinggi dari HET.

Andriko menyebut, per 15 Desember 2023, jumlah stok beras di gudang Bulog mencapai 1,32 juta ton dengan perincian 1,24 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) untuk PSO (public service obligation/PSO) dan 82.780 ton beras komersial.

Sementara itu, untuk penugasan impor, realisasi saat ini mencapai 2,56 juta ton dan 488.400 ton masih dalam perjalanan dan terkontrak.

"Mudah-mudahan akhir Desember 2023 juga dapat segera selesai [impor] 100% untuk mengantisipasi cadangan pangan termasuk untuk bantuan pangan di 2024," tuturnya.

Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Bulog Tiyas Rispinatri membenarkan sejumlah wilayah di Papua belum tersaluri bantuan beras untuk periode Desember 2023, sedangkan untuk provinsi Papua Tengah, kata dia, telah tersalurkan bantuan beras periode Desember 2023 sekitar 10%.

"Total penyaluran bantuan pangan tahap II per 16 Desember 2023 sebesar 796.354 ton dengan total KPM sebanyak 21.346.294," katanya.

Di sisi lain, Bulog juga telah menyalurkan beras untuk stabilisasi pasokan dan harga sebanyak 1,07 juta ton. Wilayah dengan volume penyaluran beras SPHP terbanyak ada di DKI Jakarta dan Banten mencapai 256.123 ton, Jawa Timur sebanyak 92.463 ton dan Jawa Barat sebanyak 91.837 ton.

"Jumlah penyaluran SPHP secara harian meningkat menjadi 3.500-5.000 ton per hari dan realisasi penyaluran SPHP pada November lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, kenaikan penyaluran sebesar 29,08% atau kurang lebih 25.000 ton," jelasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper