Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperpanjang penyaluran bantuan sosial (bansos) beras hingga Juni 2024.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat bersama Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Senin (6/11/2023) di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Mendag yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan pangan berupa beras hingga Juni 2024 mendatang.
"Jadi tadi sudah diputuskan harusnya bantuan sosial beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang sampai Desember kemudian Januari, Februari, lanjut nanti sampai kuartal II/2024 yaitu Maret, April, Mei, Juni," kata Zulhas di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/11/2023).
Zulhas juga mengatakan bahwa stok beras pemerintah yang ada saat ini masih dalam kondisi aman. Menurutnya, beras impor untuk stok beras pemerintah akan terus masuk hingga Januari 2024.
"Sehingga stok beras kita akan mencapai jumlahnya hampir 2 juta ton. Jadi aman soal stok," ujarnya.
Baca Juga
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan terpisah mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan sudah sesuai dengan target yang ditentukan.
Dia menuturkan, penyaluran pada September 2023 sudah mencapai 94,95 persen, bulan Oktober mencapai 94,89 persen, dan bulan November mencapai 18,45 persen.
"Dan kita masih ada di bulan Desember. Jadi bulan September yang tersalur sekitar 201.000, demikian pula di bulan Oktober," jelasnya.
Airlangga juga mengatakan bahwa Bulog membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp19,1 triliun. Tambahan anggaran tersebut terdiri dari tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, serta anggaran untuk distribusi dan lain-lain sebesar Rp2,8 triliun.
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun," tutur Airlangga.
Sementara itu, terkait insentif yang akan diberikan, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menanggung bea masuk dengan tarif spesifik 450 kilo. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) tersebut nantinya akan diberikan oleh Kementerian Keuangan.
"Nanti Badan Pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.
