Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyinggung sejumlah pihak yang mempertanyakan kebijakan hilirisasi mineral logam pemerintah.
Sindiran itu disampaikan Erick saat membuka acara peresmian ekspansi smelter PT Freeport Indonesia oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gresik, Jawa Timur, Kamis (14/12/2023).
"Meskipun ada pihak yang tidak paham akan urgensi kebijakan hilirisasi, namun tindakan yang telah diambil Bapak Presiden Joko Widodo adalah langkah yang tepat dan kenyataan yang harus terjadi," kata Erick saat pembukaan seremoni yang ditayangkan lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Erick menerangkan Indonesia merupakan negara besar dengan sumber daya mineral yang melimpah. Upaya hilirisasi menjadi komitmen Indonesia untuk tidak terus menjadi sapi perah.
Erick mengatakan, kekayaan sumber daya alam perlahan akan habis dan Indonesia tidak mungkin terus menjual mineral mentah tanpa ada manfaat yang berkelanjutan, seperti penciptaan lapangan kerja maupun transfer teknologi.
"Kalau ada pihak yang memprotes hilirisasi dan ingin kita terus menerus menjual bahan mineral mentah, saya rasa perlu dipertanyakan nasionalismenya," kata Erick lewat keterangan tertulis yang disampaikan kemudian.
Baca Juga
Erick menjelaskan Freeport Indonesia yang sahamnya kini 51% dimiliki pemerintah Indonesia melalui BUMN Holding Pertambangan MIND ID, memiliki komitmen mendukung program hilirisasi presiden melalui transfer teknologi dan pembangunan smelter.
Selain menyelesaikan ekspansi PT Smelting, PTFI juga tengah menyelesaikan smelter keduanya di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Manyar, Gresik, yang telah rampung 83% per November 2023.
Smelter kedua milik PTFI yang akan rampung pada Desember 2023 ini akan memiliki kapasitas pengolahan hingga 1,7 juta dmt konsentrat tembaga, menghasilkan 550.000 ton katoda tembaga per tahun.
Dengan demikian, melalui pengoperasian dua smelter ini, PTFI akan mampu memurnikan hingga 3 juta dmt konsentrat tembaga per tahun dan memenuhi mandat IUPK terkait pembangunan smelter.
