Bisnis.com, BADUNG -- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyoroti kegitanan perekonomian secara regional yang masih belum merata dan tidak banyak mengalami perubahan dalam 50 tahun terakhir.
Dia menyampaikan, meski sektor primer telah mengalami penurunan dan sektor tersier atau jasa meningkat, tapi PDB Indonesia masih dominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi di atas 50%.
"Berubah, cuma segitu aja. Sumatranya dari 29% ke 22%, Kalimantan itu sekitar 9%, dan di remaining of Indonesia is about 10%. Ini terjadi untuk periode 50 tahun lebih. Regional distribution kita kayak gitu," katanya dalam acara Public Lecture Regional Chief Economist Forum, pekan lalu (8/12/2023).
Suahasil mencatat kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB nasional mengambil porsi 54% pada 1970an, dan meningkat tipis menjadi 56% pada 1990-an. Pada 2023, kontribusi Pulau Jawa pun terus meningkat menjadi sebesar 57,1% per kuartal III/2023.
Di sisi lain, Pulau Sumatera yang kontribusinya sebesar 29% terhadap PDB nasional, terus mengalami penurunan, hingga menjadi 25% pada 1990-an dan 22,2% pada kuartal III/2023.
Dari sisi sektoral, Suahasil mengatakan bahwa kontribusi dari sektor agrikultur terhadap PDB nasional juga menurun, dari 21,5% pada 1990-an menjadi hanya 12,4% pada 2022, demikian juga sektor manufaktur yang cenderung menurun.
Baca Juga
Lebih lanjut, di sisi fiskal, distribusi juga belum merata secara regional. Kemenkeu mencatat, hanya Pulau Jawa yang mencatatkan penerimaan yang lebih tinggi dari belanja.
Realisasi penerimaan di Pulau Jawa hingga November 2023 telah mencapai Rp1.990 triliun dengan realisasi belanja sebesar Rp1.574 triliun.
Sementara itu, di Pulau Sumatra, penerimaan telah terealisasi sebesar Rp105 triliun, tapi dengan belanja yang lebih tinggi sebesar Rp251 triliun. Realisasi penerimaan Pulau Kalimantan hingga November 2023 tercatat sebesar Rp63 triliun, lebih rendah dari realisasi belanja sebesar Rp129 triliun.
Hal yang sama juga tercatat di Bali &Nusa Tenggara dan Sulawesi, dengan realisasi penerimaan masing-masing sebesar Rp23 triliun dan Rp31 triliun, lebih rendah dari realisasi belanja Rp69 triliun dan Rp118 triliun
Di sisi lain, realisasi penerimaan Maluku dan Papua hanya tercatat sebesar Rp17 triliun, dengan realisasi belanja yang mencapai Rp101 triliun.
Oleh karena itu, untuk menjaga kegiatan ekonomi berputar pemerintah dalam hal ini terus mendorong desentralisasi fiskal, melalui penguatan local taxing power, meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal, meningkatkan kualitas belanja, dan mengoptimalkan harmonisasi belanja pusat dan daerah.
