Bisnis.com, JAKARTA - Program pupuk bersubsidi yang digelontorkan pemerintah untuk mendongkrak pertanian belum optimal lantaran penyaluran yang banyak terkendala.
Ketua Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta mengatakan, kendala penyaluran yang dirasakan petani di lapangan, yakni kesulitan pendaftaran hingga gagal tebus pupuk subsidi.
“Masih banyak petani belum mengerti sepenuhnya tentang mekanisme mendapatkan pupuk, apalagi kemudian ada perubahan tradisi dari konvensional ke elektronik, dari manual ke online,” kata Otong, dikutip Kamis (7/12/2023).
Penggunaan teknologi untuk penyaluran pupuk subsidi dinilai belum relevan lantaran rata-rata usia petani yang sudah berumur tua atau latar belakang pendidikan tamatan SD dan SMP. Padahal, petani-petani hanya mengharapkan kemudahan dalam menebus pupuk. Namun, dipersulit dengan tata cara dan kelola yang rumit dan belum optimal.
Kendala lain, yakni jaringan internet yang belum semuanya terkoneksi sehingga banyak kembali ke transaksi manual. Selain itu, validitas data perlu terus dilakukan penyesuaian karena berakibat pada alokasi dan realisasinya.
”Banyak data copy paste dari data lama. Ada petani sudah pindah tempat tinggal, tapi masih terdata di tempat lama. Sementara jika ada data baru, kios bertahan dengan data yang ada," ungkapnya.
Baca Juga
Oleh karena itu, menurut Otong, validitas data dalam perencanaan sangat penting karena terkait dalam penyaluran pupuk subsidi tersebut.
Dari sejumlah kendala tersebut, kebijakan penyaluran di masing-masing daerah akhirnya juga berbeda-beda. Ada yang membagi rata jatah pupuk subsidi, sementara di daerah lain memberikan sesuai dosis yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kebijakan lokal mempengaruhi dalam penyaluran pupuk subsidi," imbuhnya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola pendaftaran pupuk subsidi dan mempermudah petani untuk memperoleh pupuk subsidi, misalnya hanya dengan membawa KTP untuk menebus pupuk.
