Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan pabrik pupuk nitrogen di Fakfak, Papua Barat dianggap bukan solusi mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.
Pengamat pertanian sekaligus Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa mengatakan, pertimbangan pembangunan pabrik pupuk nitrogen di Papua Barat semata-mata untuk kepentingan bisnis dari PT Pupuk Kalimantan Timur. Menurutnya, sudah sewajarnya korporasi pelat merah itu mengekspansi bisnisnya ke wilayah timur Indonesia untuk meningkatkan produksi dan mengurangi biaya logistik pupuk jenis nitrogen.
"Hal lainnya barang tentu ekspansi ini mendekatkan [pabrik] ke bahan bakunya, karena bahan baku urea itu kan gas alam," ujar Andreas saat dihubungi, Jumat (24/11/2023).
Selain itu, dengan adanya pabrik baru di Papua Barat juga memungkinkan korporasi meningkatkan kinerja ekspor pupuk nitrogennya. Andreas menyebut, selama ini Indonesia menjadi salah satu negara eksportir urea di dunia.
"Hampir pasti ya, untuk tujuan ekspor, mungkin ke Filipina atau di wilayah Pasifik. Bisa juga arahnya ke sana. Jadi murni pertimbangan bisnis menurut saya terkait pembangunan pabrik pupuk di sana," ucapnya.
Kendati begitu, Andreas memastikan bahwa pembangunan pabrik pupuk nitrogen di Papua Barat tidak serta-merta menjadi jawaban atas permasalahan pangan di Indonesia. Musababnya, produksi pupuk berbasis nitrogen di Indonesia telah melampaui dari kebutuhan di dalam negeri.
Adapun, tren peningkatan penggunaan urea secara tahunan juga cenderung rendah. Dia menyebut, pertumbuhan konsumsi pupuk urea di dunia hanya 0,3% secara year-on-year (yoy). Di sisi lain, tren penggunaan pupuk lebih tinggi untuk pupuk berbasis fosfat dan kalium, dengan pertumbuhan sekitar 5% (yoy).
Baca Juga
"Sedangkan Indonesia hanya mampu memproduksi urea karena memiliki bahan baku gas alam," ucapnya.
Oleh karena itu, dia menegaskan, tujuan pembangunan pabrik pupuk nitrogen di Papua bukan mengarah pada solusi permasalahan pangan di Indonesia. Meskipun diakuinya dapat membantu ketersediaan dan efisiensi harga pupuk untuk pertanian di Papua dan sekitarnya.
"Karena kalau kita bicara swasembada pangan ada aspek-aspek lain yang jauh lebih penting dibandingkan pupuk urea," tuturnya.
Diberitakan Bisnis sebelumnya, Kamis (23/11/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan proyek kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat. Pabrik pupuk yang dibangun oleh PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN).
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global, salah satunya lewat proyek pabrik pupuk di Papua Barat. Dia mengeklaim bahwa pembangunan kawasan industri pupuk di Papua Barat dapat meningkatkan produktivitas tanaman, seperti padi, tebu dan jagung.
Adapun, pabrik pupuk di Papua Barat itu nantinya akan memiliki kapasitas produksi pupuk urea sebesar 1,15 juta ton per tahun dan 825.000 ton amonia per tahun. Nilai investasi proyek tersebut mencapai lebih dari US$1 miliar atau setara dengan Rp15,5 triliun.
Pupuk Kaltim menargetkan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak akan rampung dalam waktu 5 tahun ke depan. Keberadaan pabrik pupuk tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan Indonesia dengan penyediaan 4,5 - 5 juta ton atau 70-80% kebutuhan pupuk urea nasional. Hal ini sejalan dengan prediksi kebutuhan urea pada 2030 yang diperkirakan mencapai 6-7 juta ton.
