Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perbandingan Tukin ASN BKPM dan Pajak yang Disanggupi Naik oleh Presiden Jokowi

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan tunjangan kinerja (tukin) instansinya.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi kuartal III/2023 pada Jumat (20/10/2023). Youtube: Kementerian Investasi/BKPM
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi kuartal III/2023 pada Jumat (20/10/2023). Youtube: Kementerian Investasi/BKPM

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan tunjangan kinerja (tukin) untuk instansinya. 

Bahlil membawa-bawa nama instansi pemungut pajak, yakni Direktorat Jenderal Pajak, di mana Jokowi memberikan nilai tukin cukup besar ketimbang BKPM. 

“Mereka punya tukin pak [Jokowi], kalau menteri kan gak perlu tukin, kata mereka kenapa kementerian lain yang menerima pajak aja tukinnya tinggi, tapi yang mendatangkan [investor] kok nggak naik-naik,” ungkapnya dalam Rakornas Investasi 2023 yang turut dihadiri Jokowi di Balai Kartini, Kamis (7/12/2023). 

Bahlil menganalogikan bahwa para pemungut pajak tidak akan menerima pendapatan negara dari pajak, di mana menjadi sumber utama kas negara, jika investor tidak masuk ke Tanah Air. 

Untuk itu, dirinya meminta kenaikan tukin untuk kementeriannya bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang telah berhasil mendatangkan investor. Bahkan, realisasi investasi selalu tembus dari yang Jokowi targetkan. 

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengamini permintaan Bahlil dan telah mengurus rencana kenaikan tukin tersebut. 

“Jadi sebetulnya di ruang tunggu, pak menteri sudah bisik-bisik ke saya urusan tukin dan sudah saya sanggupi, ya saya urus,” tuturnya.

Membandingkan besaran tukin antara Ditjen Pajak dengan BKPM, terlihat cukup jauh berbeda. besaran tunjangan kinerja pegawai pajak telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 37/2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sementara tukin BKPM, diatur dalam Peraturan BKPM No. 2/2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan BKPM. 

Untuk eselon I Ditjen Pajak, tukin terbesar mencapai Rp117,37 juta, sementara di BKPM hanya Rp41,55 juta untuk sekelas wakil kepala BKPM. 

Berikut daftar tukin dari Ditjen Pajak dan BKPM

Ditjen Pajak  BKPM
Eselon I Rp84.604.000 – Rp117.375.000 Rp27.577.500 – Rp41.550.000
Eselon II Rp56.780.000 – Rp81.940.000 Rp10.936.000 – Rp19.280.000
Eselon III ke bawah  Rp5.361.800 – Rp46.478.000 Rp2.531.250 - Rp9.896.000

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper