Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dapat memberikan kepastian berusaha dan memastikan keberlanjutan operasi tambang Grasberg, Papua Tengah.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan, Freeport telah berkontribusi besar terhadap Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun sosial.
“Kami mendukung dari segi bagaimana Freeport bisa terus berlanjut untuk beroperasi di Indonesia dan juga terus berkontribusi,” kata Shinta dalam konferensi pers Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kamis (7/12/2023).
Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi menambahkan, pihaknya mendukung segala bentuk usaha yang bersifat keberlanjutan.
“Jadi kalau lagi proses perpanjangan [kontrak], selama semua persyaratannya memang sudah dipenuhi dan pemerintah menyetujui, tentunya kita mendukung,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah memberikan sinyal akan memperpanjang kontrak Freeport Indonesia hingga 20 tahun, selepas berakhirnya izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua Tengah pada 2041.
Baca Juga
Hal ini disampaikan Jokowi ketika menerima Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (14/11/2023).
Seiring dengan restu tersebut, pihak Indonesia akan menambah kepemilikan sahamnya di PTFI sebesar 10% sehingga total saham Indonesia naik menjadi 61%.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, percepatan kepastian perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan produksi emas dan tembaga dari tambang Grasberg, Papua.
Bahlil beralasan puncak produksi dari tambang Grasberg bakal terjadi pada 2035. Tanpa adanya eksplorasi lanjutan yang masif, tren produksi tembaga dan emas dari Grasberg bakal terus mengalami penurunan setelahnya.
“Dan tambang mereka itu kan underground [bawah tanah]. Underground itu harus dilakukan eksplorasi minimal 10 tahun. Jadi kalau tidak segera kita memastikan untuk melakukan eksplorasi, maka pada 2040 produksi Freeport itu tidak ada,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Dengan keberlanjutan produksi itu, Bahlil berharap Indonesia dapat mengoptimalkan sumber daya yang masih tersimpan di wilayah tambang itu mendatang.
“Maka pemerintah melakukan itu, tapi kita minta pemerintah harus diuntungkan, negara harus diuntungkan, dengan cara penambahan saham kepada BUMN,” kata dia.
