Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp29,4 triliun pada 2023 dan Rp40,6 triliun pada 2024 untuk membangun infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).
Secara total, pada periode 2022-2024, pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp75,5 triliun, termasuk anggaran pada 2022 yang telah direalisasikan sebesar Rp5,5 triliun.
Alokasi anggaran 2022-2024 tersebut digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan prioritas untuk kemajuan infrastruktur dasar di IKN, juga kantor pemerintahan dan perumahan terutama untuk ASN tahap pertama.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan di Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN pada 2024 adalah sebesar Rp35,45 triliun.
Dari jumlah tersebut, Basuka mengatakan alokasi anggaran terbesar akan digunakan untuk pembangunan jalan sebesar Rp16,67 triliun, yaitu melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.
"Bina Marga Rp16,67 triliun, antara lain untuk pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur, Jalan Feeder distrik di IKN, Jalan Tol Seksi 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B, dan 6C Seksi 1 serta Bandara [VVIP] di sisi landasannya," katanya, dikutip Selasa (21/11/2023).
Baca Juga
Adapun setelah 2024, pembiayaan pembangunan IKN akan berlanjut hingga 2045 dengan mengandalkan porsi non-APBN.
Pada kesempatan berbeda, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan bahwa realisasi investasi di IKN hingga saat ini tercatat telah mencapai Rp35 triliun.
Agung mengatakan, groundbreaking tahap pertama di IKN telah dilakukan pada 21-22 September 2023, dengan nilai investasi sebesar Rp23 triliun.
Selanjutnya, groundbreaking tahap kedua dilakukan pada 1-2 November 2023, dengan nilai investasi sebesar Rp12,5 triliun.
Groundbreaking sejumlah proyek tahap ketiga direncanakan akan dilakukan pada Desember 2023, dengan nilai investasi sekitar Rp10 triliun.
Sejumlah proyek tersebut terdiri atas tiga kategori, di antaranya pembangunan 3 proyek terkait sektor hijau, 6 proyek yang mendukung ekosistem kawasan to work, to live, and to play, serta 3 proyek pembangunan gedung lembaga negara.
Lembaga negara yang siap dibangun, yaitu gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan.
“[Nilai investasinya] Rp10 triliun dan kriteria yang ketiga ini green dan melengkapi ekosistem terutama di kawasan 1A yang nanti akan menjadi bagian dari sumbu kebangsaan, juga lembaga pemerintah negara, tidak pakai APBN, jadi sifatnya investasi juga. Jadi, untuk tiga kategori ini di tahap ketiga nilainya Rp10 triliun,” kata Agung.
Dengan demikian, Otoritas IKN menargetkan realisasi investasi di IKN bisa mencapai Rp45 triliun pada akhir 2023.
