Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak negara yang tidak mampu menjaga perekonomiannya terutama fiskal dalam menghadapi tantangan global.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai kebijakan fiskal berfungsi melindungi perekonomian dan rakyat melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Seperti kondisi saat ini, jelas Menkeu, guncangan yang mengancam ekonomi setelah pandemi, terdapat isu perubahan, geopolitik, dan disrupsi supply. Terlebih, juga kondisi inflasi dan suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan Eropa.
“Banyak negara tidak mampu menjaga fiskal/APBN dengan baik, sehingga memicu krisis keuangan dan ekonomi yang mengancam stabilitas sosial politik,” ujarnya saat mengisi kuliah di UC Berkley, Amerika Serikat, dikutip @smindrawati, Minggu (19/11/2023).
Untuk itu, APBN harus terus dijaga sehat, kredibel, dan sustainable untuk mengatasi masalah kualitas sumber manusia, infrastruktur, produktivitas, dan daya saing hingga terwujudnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sri Mulyani menegaskan di depan para mahasiswa RI di Berkley, bahwa Indonesia mengelola APBN secara hati-hati atau prudent dan responsif serta akuntabel dan tetap sehat.
Baca Juga
Sementara untuk mengatasi ancaman perubahan iklim, kebijakan fiskal juga sangat penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau termasuk transisi energi. Indonesia pun diketahui menjadi ketua Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Climate Action.
Melansir dari Trading Economics, Indonesia berada di posisi tiga teratas di antara negara G20 untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal III/2023, dengan angka 4,94% (year-on-year/yoy).
Pertumbuhan ekonomi AS dan China berada di bawah Indonesia, yang masing-masing sebesar 4,9% dan 2,9% (yoy) pada periode yang sama.
Sementara Jerman, Belanda, Saudi Arabia, dan Argentina masih menghadapi ekonomi yang negatif hingga kuartal III/2023.
