Bisnis.com, JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2024 untuk menyelesaikan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Tahap I dan sebagian Tahap II serta menyelesaikan ruas-ruas jalan tol yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional atau PSN.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo memaparkan pada 2023 ini perseroan telah mendapatkan penambahan PMN senilai Rp28,88 triliun. Sementara itu pada tahun anggaran 2024, Komisi XI DPR RI telah menyetujui Penyertaan Modal Negara senilai Rp18,60 triliun.
Dia menjelaskan penggunaan penyertaan modal tersebut sebagian besar untuk menyelesaikan jalan tol Trans Sumatra atau JTTS Tahap I dan sebagian Tahap II serta menyelesaikan ruas-ruas jalan tol yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional atau PSN, salah satunya Kapal Betung.
Dengan kebutuhan PMN tersebut, perseroan berfokus dalam menyelesaikan pembangunan sejumlah PSN, salah satunya mega proyek JTTS Tahap I dan sebagian Tahap II.
“Proyek JTTS tersebut ditargetkan rampung pada 2024 serta fokus pada proyek-proyek baru utamanya di IKN," jelasnya kepada Bisnis dikutip, Senin (13/11/2023).
Perseroan pun berupaya memastikan semua target yang ditetapkan terealisasikan dengan baik di tengah kondisi politik menjelang pemilu saat ini. Salah satunya dengan mengoptimalkan sejumlah strategi, salah satunya penyehatan keuangan.
Baca Juga
Strategi penyehatan keuangan tersebut meliputi restrukturisasi keuangan melalui penurunan hutang berbunga, serta optimalisasi perolehan PMN. Dengan adanya penambahan PMN, Hutama Karya akan memiliki struktur permodalan yang lebih kuat dalam mempercepat penyelesaian penugasan pembangunan infrastruktur yang dimandatkan oleh Pemerintah.
Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang telah ditargetkan dapat berjalan sesuai dengan jadwal.
Saat ini, dia juga menegaskan bahwa Hutama Karya membutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah untuk keberlanjutan dan penyelesaian penugasan pembangunan PSN melalui skema dan dukungan pendanaan yang baik.
Termasuk optimalisasi pelaksanaan aksi korporasi terkait dengan penugasan tersebut, seperti restrukturisasi, merger dan akuisisi, serta proyek investasi lainnya, untuk mendapatkan ekuitas maupun imbal hasil investasi.
Dia pun berharap komitmen pemerintahan berikutnya bisa selaras dengan target perseroan tersebut.
