Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai isu deindustrialisasi tidak terjadi seiring dengan pertumbuhan positif industri pengolahan atau manufaktur yang tumbuh 5,20% (year-on-year/yoy) pada triwulan III/2023.
Angka pertumbuhan 5,20% ini lebih tinggi dari periode yang sama pada 2022 sebesar 4,83%. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan sektor manufaktur melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode yang sama sebesar 4,94%.
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan data BPS tersebut membuktikan bahwa Indonesia tidak sedang dalam proses deindustrialisasi dini karena manufaktur masih menjadi sumber terbesar pertumbuhan ekonomi.
Tidak hanya itu, sektor industri kembali menduduki peringkat pertama atau menyumbang investasi terbesar yaitu 41,2% terhadap realisasi investasi nasional sebesar Rp433,9 triliun sepanjang Januari-September 2023.
"Angka ini naik 18,8 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Di sisi ketenagakerjaan, sektor industri pengolahan juga menyerap 19,35 juta atau 13,83% dari total pekerja," kata Agus dalam siaran pers, Selasa (7/11/2023).
Di sisi lain, dia juga menekankan bukti lain bahwa deindustrialisasi tidak terjadi pada industri manufaktur Indonesia saat ini lantaran sektor tetsebut masih dalam fase ekspansi sampai dengan Oktober 2023.
Baca Juga
Indeks Kepercayaan Industri dan Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia terus berada di atas 50,00 atau level ekspansi hingga Oktober 2023.
“Hasil survei IKI pada Oktober 2023 juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih optimis terhadap kondisi usaha dalam enam bulan ke depan," ujarnya.
Optimisme ini juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terjaga pada zona optimis sebesar 121,7 pada bulan September 2023.
Lebih lanjut, Agus mengapresiasi kinerja pelaku usaha manufaktur yang mampu tumbuh ditengah berbagai tekanan penurunan daya beli dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang mempengaruhi produksi.
"Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semestinya bisa jauh lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi apabila beberapa masalah yang solusinya bergantung Kementerian/Lembaga lain bisa diselesaikan," jelasnya.
Dia pun menjabarkan sederet hambatan pertumbuhan industri, pertama program HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu) yang tidak berjalan dengan baik. Menurut Agus, masih banyak industri peserta program HGBT mendapatkan gas untuk bahan baku dan energi di atas US$6 per MMBTU.
Di sisi lain, pasokan gas pun tidak lancar. Hal ini berdampak terhadap daya saing produk, permintaan, utilisasi, dan tenaga kerja. Akhirnya, program HGBT yang tidak berjalan baik ini telah ikut menekan pertumbuhan industri manufaktur.
Kedua, Agus menilai pengetatan arus masuk barang impor belum optimal. Dia mengakui bahwa barang impor legal dan ilegal banyak membanjiri pasar domestik.
"Banjirnya pasar dalam negeri oleh produk impor telah berdampak terhadap permintaan produk manufaktur, utilitasi industri, dan tenaga kerja industri," ujarnya.
Hal ini diakibatkan lemahnya ketegasan dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang juga memiliki andil terhadap derasnya arus barang impor masuk ke pasar domestik.
Ketiga, dia menuturkan, pertumbuhan sektor industri pengolahan bisa meningkat jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional apabila Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun BUMN/BUMD memaksimalkan realisasi belanja Produk Dalam Negeri.
"Kalau pemerintah bisa memaksimalkan belanjanya untuk membeli produk dalam negeri maka pertumbuhan industri manufaktur akan jauh lebih tinggi dan kontribusinya terhadap PDB nasional jauh lebih besar,” ungkapnya.
