Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2023 tumbuh melambat hanya 4,94% secara tahunan (year-on-year/yoy). Konsumsi pemerintah tercatat mengalami kontraksi sebesar -3,76%. Gara-gara gaji ke-13 PNS sudah cair?
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar menyampaikan bahwa kontraksi konsumsi pemerintah pada kuartal III/2023 terutama dipicu oleh penurunan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial.
Selain itu, kontraksi tersebut juga disebabkan oleh pergeseran pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) yang pada tahun lalu dilakukan pada kuartal III.
“Seperti yang kita ketahui terdapat pergeseran pembayaran gaji ke-13, dimana pada 2022 pembayaran gaji ke-13 dilakukan di kuartal III, sedangkan pada 2023 terjadi di kuartal II sehingga konsumsi pemerintah tumbuh 10,57% pada kuartal II/2023 dan kontraksi 3,76% di kuartal III/2023,” katanya dalam konferensi pers PDB kuartal III/2023, Senin (6/11/2023).
Di samping konsumsi pemerintah, BPS mencatat kinerja ekspor pada kuartal III/2023 juga mengalami penurunan sebesar -4,26% yoy, dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas unggulan Indonesia di pasar global.
Adapun, perekonomian Indonesia pada kuartal III/2023 ini tercatat tumbuh sebesar 4,94% yoy, melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,17% yoy.
Baca Juga
Berdasarkan komponen pengeluaran, Amalia mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2023.
Konsumsi rumah tangga pada periode tersebut tumbuh sebesar 5,06% yoy, tertinggi pada transportasi dan komunikasi, tercermin dari peningkatan penjualan sepeda motor dan penumpang angkutan rel, laut, dan udara, serta restoran dan hotel.
Di samping itu, penanaman modal tetap bruto (PMTB) tumbuh positif sebesar 5,77% yoy, terutama pada kelompok barang modal bangunan, kendaraan, CBR, dan produk kekayaan intelektual.
Pada periode tersebut, konsumsi lembaga non profit rumah tangga juga mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, sebesar 6,21% yoy, utamanya didorong oleh peningkatan aktivitas partai politik Pemilu 2024.
