Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Reshuffle Kabinet, Mentan Amran Diminta Tidak Neko-Neko

Andi Amran Sulaiman kembali menduduki jabatan Menteri Pertanian pada reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (25/10/2023) - BISNIS/Ni Luh Anggela.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (25/10/2023) - BISNIS/Ni Luh Anggela.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman diminta tidak berambisi untuk membuat terobosan baru yang sulit dicapai, dalam satu tahun mendatang.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori menilai, Amran sebaiknya memanfaatkan sisa masa jabatannya dengan membangun fondasi yang baik bagi pemerintahan ke depan.

“Pak Amran sebaiknya tidak berambisi membuat terobosan-terobosan baru yang relatif sulit dicapai,” kata Khudori dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).

Saran tersebut bukan tanpa sebab. Selama periode Amran menjabat yakni 2014-2019, ada sederet masalah dan kebijakan yang memicu kontroversi.

Misalnya saja, pendiri Tiran Group ini mensinyalir adanya middle man yang bermain dalam tata niaga beras hingga berujung pada penggerebekan PT IBU di 2016 bersama Satgas Pangan, Kemendag, dan KPPU.

Belakangan, semua tuduhan yang disampaikan ke publik saat itu tidak terbukti. Namun sayang, PT IBU sudah terlanjur hancur. 

Langkah kontroversi lainnya yakni saat Amran menggandeng TNI dalam pencetakan lahan/sawah baru yang belakangan banyak masalah.

Untuk itu ke depannya, Khudori menyarankan Amran untuk melakukan beberapa hal berikut. Pertama, memastikan lahan-lahan sawah yang eksisting bisa dioptimalkan.

Kedua, memastikan petani mendapatkan untung dari usaha taninya. Ketiga, memilah dan memilih komoditas prioritas, karena selain keterbatasan waktu juga keterbatasan anggaran.

Dan keempat, memanfaatkan data Sensus Pertanian 2023 yang akan dirilis pada 14 Desember 2023 sebagai dasar membuat kebijakan-kebijakan khusus dan spesifik.

“Bila perlu Kementan bekerja sama dengan BPS untuk melakukan survei-survei lanjutan sebagai dasar membuat kebijakan spesifik untuk isu-isu tertentu. Jangan lagi membuat kebijakan tanpa data valid,” pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Kahfi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper