Bisnis.com, PALANGKARAYA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin optimistis bahwa prospek ekonomi Islam atau syariah di Tanah Air begitu menjanjikan, sebab telah menarik banyak Negara untuk mengadopsinya ke berbagai praktik bisnis.
Dia menjelaskan bahwa saat melakukan lawatan ke China banyak pelaku bisnis asal Negara tersebut yang ingin bisa menerapkan jaminan halal bagi produk-produknya.
Menurutnya, prospek ekonomi syariah saat ini tidak saja untuk kebutuhan pasar muslim domestik, tetapi juga untuk memenuhi permintaan pasar halal global. Apalagi, setiap Negara kian sadar ada peluang besar seiring meningkatnya konsumsi dan gaya hidup halal.
“Dengan sifatnya yang inklusif dan universal, ekonomi syariah sejatinya dapat memberikan rahmat. Oleh karena itu, Pemerintah secara serius mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, karena kemampuannya dalam menyokong penguatan ketahanan ekonomi nasional,” tuturnya di kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (24/10/2023)
Dia melanjutkan, keseriusan pemerintah ditandai melalui langkah pertama yakni memperkuat kelembagaan melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta mendorong pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai orkestrator di tingkat wilayah.
Maruf Amin mengatakan kehadiran KDEKS Provinsi Kalimantan Tengah turut menjadi bagian dari penguatan kelembagaan dalam pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Mengingat, provinsi tersebut menjadi KDEKS Ke-24 di Indonesia.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Wapres Ke-13 RI itu mendorong agar setiap provinsi kian memaksimalkan kekayaan sumber daya alam, komoditas pertanian unggulan, pariwisata ramah muslim agar dikelola dengan lebih baik.
“Hilirisasi juga mesti digencarkan, agar produk-produk unggulan meningkat nilai tambahnya dan menembus pasar mancanegara,” ucapnya.
Orang nomor dua di Indonesia itu pun meminta agar setiap pelaku dan pemangku kepentingan terkait dapat menyusun program secara komprehensif dan terstruktur, serta tetapkan quick wins untuk jangka pendek dalam mendorong ekonomi syariah.
Kemudian, dia mengingatkan bahwa penguatan sektor industri halal mesti dilakukan dari hulu ke hilir, termasuk strategi pencapaian target sertifikasi halal, paling tidak hingga 2024. Industri pengolahan tanaman pangan, hasil peternakan dan perikanan juga berpotensi dikembangkan. Pengembangan rantai pasok halal dalam rangka hilirisasi industri agar diprioritaskan.
Selainjutnya, layanan lembaga keuangan syariah perlu terus diperluas, khususnya penyaluran pembiayaan syariah bagi UMKM. Pengembangan sistem pembayaran digital juga perlu diberikan opsi layanan syariah.
Tak hanya itu, Ma’ruf menegaskan bahwa perbaikan kelembagaan, tata kelola, dan SDM pengelola dana sosial syariah hendaknya menjadi prioritas. Kemudian, program Pojok UMKM Syariah perlu terus dikembangkan.
“Ini penting agar penghimpunan dan manfaatnya semakin optimal, serta menjadi instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat,” pungkas Ma’ruf.
