Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Mining Association (IMA) meminta pemerintah mendorong lebih serius pengembangan industri hilir menyusul investasi yang intensif pada pengerjaan smelter dari sisi hulu tambang.
Ketua Umum IMA, Rachmat Makkasau, mengkhawatirkan kapasitas serapan industri hilir yang masih di rentang 20% sampai dengan 25% saat ini bakal berdampak negatif pada penambang. Padahal, kata Rachmat, perusahaan tambang telah berinvestasi dengan margin yang terbilang tipis untuk pembangunan smelter dalam kurun beberapa tahun terakhir.
“Kita juga jadi khawatir nanti mau diapakan produk-produk ini. Jangan sampai ada regulasi baru yang muncul yang malah membebankan penambang karena sebenarnya itu bukan beban dari penambang,” kata Rachmat dalam BNI Investor Daily Summit 2023 di Jakarta, dikutip Rabu (25/10/2023).
Rachmat berharap pemerintah dapat meningkatkan kapasitas serapan industri domestik seiring dengan komitmen penambang untuk menyelesaikan proyek smelter saat ini.
Dengan demikian, kata dia, investasi yang telah direalisasikan penambang tidak berakhir sia-sia untuk mendorong hilirisasi mineral logam di dalam negeri.
“Karena banyak pembangunan smelter dari sisi ekonomisnya tidak masuk, tapi karena ini kewajiban ya kita lakukan. Kita harap produksinya juga diserap dengan baik,” ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, meminta perbankan nasional untuk ikut memberi pembiayaan untuk proyek smelter di dalam negeri.
Bahlil berpendapat minimnya keikutsertaan perbankan nasional itu belakangan membuat proyek-proyek smelter belakangan justru dikuasai oleh asing. Padahal, smelter menjadi infrastruktur strategis dalam upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi komoditas domestik.
“Smelternya ini dimiliki oleh asing, kenapa? Karena memang perbankan asing lah yang mau membiayai untuk pembangunan industri itu di saat yang bersamaan internal rate of return (IRR) untuk membangun smelter itu bisa 5 sampai 6 tahun break even point untuk nickel pig iron,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Padahal, Bahlil menambahkan sekitar 80% izin usaha pertambangan atau IUP di sisi hulu tambang dimiliki oleh perusahaan domestik. Sementara itu, pada sisi pengolahan dan pemurnian lebih lanjut mayoritas investasi justru berasal dari perusahaan asing.
“Kenapa perbankan tidak mau melihat ini? Perbankan hanya mau melihat kredit stanby loan. Padahal ini sangat bagus sekali, mana ada investasi bisnis lima enam tahun break even point, ini tantangan untuk kita,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
