Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) berencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) berkapasitas 265 megawatt (MW). Pembangkit berbasis gas itu rencananya bakal menggantikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada 2027.
Berdasarkan laporan Freeport-McMoRan Inc. (FCX) triwulan III/2023, proyek itu bakal memakan investasi mencapai US$1 miliar setara dengan Rp15,86 triliun (asumsi kurs Rp15.860 per dolar AS). Laporan triwulan FCX dirilis pada 19 Oktober 2023 lalu.
“Kami punya rencana untuk mengembangkan PLTGU 265 MW yang akan menggantikan PLTU unit yang sudah kami kembangkan 25 tahun lalu,” kata President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dalam conference call FCX kuartal III/2023, dikutip Minggu (22/10/2023).
Kathleen mengatakan, proyek PLTGU itu bakal mengurangi biaya pembaruan dan ekspansi dari unit PLTU beberapa tahun ke depan.
Di sisi lain, PTFI turut berupaya untuk meningkatkan kapasitas setrum pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) ke level 168 MW, dari kapasitas awal 128 MW.
“Yang menarik, transisi ini akan mengurangi gas rumah kaca dari PTFI, dan bersamaan dengan inisiatif lainnya total pengurangan emisi dapat mencapai 60 persen dibandingkan dengan baseline 2018 lalu,” kata dia.
Baca Juga
Dalam perkembangan lain, PTFI bersama dengan Freeport-McMoRan Inc. terus membangun negosiasi intensif dengan pemerintah Indonesia untuk mendapat perpanjangan kontrak konsesi tambang selepas izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berakhir pada 2041.
Kepastian perpanjangan kontrak selepas tenggat konsesi 2041 menjadi penting bagi FCX lantaran rencana investasi yang masif pada tambang bawah tanah yang belum tergarap saat ini, yakni Kucing Liar. Selain itu, rencana investasi nol emisi karbon perseroan juga ikut jadi perhitungan sampai 2060 mendatang.
Kendati demikian, Quirk menuturkan, pemerintah saat ini tengah berfokus untuk pemilahan umum atau pemilu serentak tahun depan. Dia memastikan negosiasi tetap dilanjutkan di tengah konsentrasi pemilu saat ini.
“Indonesia saat ini masuk pada tahapan pemilu, jadi banyak hal yang berjalan di pemerintah, mereka punya banyak prioritas saat ini untuk diseimbangkan,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah memasukkan penambahan kepemilikan saham sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak izin usaha pertambahan khusus (IUPK) PTFI.
"Di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih 10 persen,” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Jumat (28/4/2023).
Selain itu, pemerintah juga akan meminta Freeport untuk membangun smelter di Papua, selain pembangunan yang saat ini dilakukan di Gresik, Jawa Timur.
Bahlil mengatakan, Freeport membutuhkan waktu eksplorasi 10 hingga 15 tahun sebelum melakukan produksi, berbeda dengan eksplorasi nikel dan batu bara.
Oleh karenanya, pemerintah tengah menghitung waktu perpanjangan yang tepat dengan potensi cadangan yang masih ada.
“Jangan sampai pada 2035 produksi menurun, harus terus naik, apalagi kepemilikan saham Indonesia 51 persen di Freeport. Ke depan dengan negosiasi, kalau tambah 10 persen, sudah mencapai 60 persen,” jelasnya.
Seperti diketahui, kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2 persen yang sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX). Adapun, saham milik pemerintah itu tertuang dari kepemilikan 26,24 persen holding BUMN tambang MIND ID dan 25 persen PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).
Saat ini, saham PT IPMM 100 persen dimiliki oleh MIND ID. Untuk mengalihkan bagian saham ke BUMD Papua, MIND ID akan melepas sahamnya di PT IPMM sebesar 40 persen.
