Bisnis.com, JAKARTA — Freeport-McMoRan Inc. (FCX) terus membangun negosiasi intensif dengan pemerintah untuk mendapat perpanjangan kontrak konsesi tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) selepas izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berakhir pada 2041. Komunikasi tetap dijalin perusahaan, meski pemerintah belakangan sibuk mengurus pemilihan umum atau pemilu serentak.
Kepastian perpanjangan kontrak selepas tenggat konsesi 2041 menjadi penting bagi Freeport lantaran rencana investasi yang masif pada tambang bawah tanah yang belum tergarap, yakni Kucing Liar.
Kucing Liar, yang menjadi bagian dari kawasan Grasberg, diperkirakan menyimpan deposit tembaga mencapai 6 miliar pound dan emas sekitar 6 juta ounce. Masa produksi Kucing Liar diproyeksikan sampai 2053, dengan asumsi produksi komersial dimulai pada 2024.
“Pengembangan Kucing Liar kita di Grasberg masih sesuai dengan jadwal, kita harap dapat mulai produksi komersial pada 2030 mendatang,” kata President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk lewat conference call FCX kuartal III/2023, dikutip Minggu (22/10/2023).
Adapun, aktivitas pengembangan pra produksi sudah dikerjakan sejak 2022 lalu dan diperkirakan bakal berlanjut hingga sekitar 10 tahun mendatang. Belanja modal diperkirakan menyentuh di rata-rata US$400 juta setiap tahunnya selama rentang 10 tahun tersebut.
Produksi tahunan dari Kucing Liar ditargetkan dapat menyentuh di level 550 juta pound tembaga dan 560.000 ounce emas saat masuk tahap komersial awal nantinya.
Baca Juga
“Peningkatan produksi yang intensif ke level 550 juta pound tembaga dan 560.000 ounce emas akan dilakukan satu dekade ke depan,” kata dia.
Di sisi lain, dia menambahkan, FCX juga tengah melakukan eksplorasi tambahan di kawasan Grasberg selepas identifikasi atas potensi baru di blok Deep Mill Level Zone (MLZ).
Lewat tiga blok tambang yang saat ini beroperasi di kawasan Grasberg, kapasitas produksi tahunan PTFI mencapai di angka sekitar 1,6 miliar pound tembaga dan 1,6 juta ounce emas.
“Katalis yang signifikan untuk kita saat ini adalah menyelesaikan smelter, saya kira itu akan menjadi alasan bagi kita dapat memperpanjang operasi dari umur dari sumber daya [Grasberg],” kata Quirk.
Selain investasi besar-besaran pada eksplorasi cadangan baru, FCX juga berencana untuk berinvestasi pada pembangkit berbasis gas, sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang ditargetkan beroperasi pada 2027 mendatang.
Investasi baru pada pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) berkapasitas 267 megawatt (MW) itu bakal memakan investasi sekitar US$1 miliar. Rencananya, realisasi belanja investasi untuk fasilitas pembangkit gas itu akan diesekusi 3 atau 4 tahun mendatang.
Saat ini, Freeport tengah meningkatkank apasitas setrum pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) ke level 168 MW, dari kapasitas awal 128 MW.
Kendati demikian, Quirk menuturkan, pemerintah saat ini tengah berfokus untuk pemilu serentak tahun depan. Dia memastikan negosiasi terkait perpanjangan kontrak tetap dilanjutkan di tengah konsentrasi pemilu saat ini.
“Indonesia saat ini masuk pada tahapan pemilu, jadi banyak hal yang berjalan di pemerintah, mereka punya banyak prioritas saat ini untuk diseimbangkan,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah memasukkan penambahan kepemilikan saham sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak IUPK PT Freeport Indonesia.
"Di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih 10 persen,” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Jumat (28/4/2023).
Selain itu, pemerintah juga akan meminta Freeport untuk membangun smelter di Papua, selain pembangunan yang saat ini dilakukan di Gresik, Jawa Timur.
Bahlil mengatakan, Freeport membutuhkan waktu eksplorasi 10 hingga 15 tahun sebelum melakukan produksi, berbeda dengan eksplorasi nikel dan batu bara.
Oleh karenanya, pemerintah tengah menghitung waktu perpanjangan yang tepat dengan potensi cadangan yang masih ada.
“Jangan sampai pada 2035 produksi menurun, harus terus naik, apalagi kepemilikan saham Indonesia 51 persen di Freeport. Ke depan dengan negosiasi, kalau tambah 10 persen, sudah mencapai 60 persen,” jelasnya.
Kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2 persen yang sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX). Adapun, saham milik pemerintah itu tertuang dari kepemilikan 26,24 persen PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID dan 25 persen PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).
Saat ini, saham PT IPMM 100 persen dimiliki oleh MIND ID. Untuk mengalihkan bagian saham ke BUMD Papua, MIND ID akan melepas sahamnya di PT IPMM sebesar 40 persen.
Sebagai bagian kesepakatan divestasi saham PTFI kepada pemerintah Indonesia melalui MIND ID pada 2018, PTFI telah mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2x10 tahun hingga 2041. Namun, PTFI mengidentifikasi bahwa potensi sumber daya mineral di tambang Grasberg masih dapat dimonetisasi hingga lebih dari 2041.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
