Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bos Freeport AS Blak-blakan soal Perpanjangan Kontrak & RI Tambah Saham

Freeport dan pemerintah Indonesia tengah mendiskusikan sejumlah kompensasi perpanjangan kontrak, termasuk penambahan kepemilikan RI di PTFI sebesar 10 persen.
CEO Freeport McMoran Richard Adkerson (dari kiri), memberikan paparan didampingi Menteri ESDM 2016-2019 Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seusai penandatanganan pokok-pokok kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) di Jakarta, Kamis (12/7/2018)./JIBI-Dwi Prasetya
CEO Freeport McMoran Richard Adkerson (dari kiri), memberikan paparan didampingi Menteri ESDM 2016-2019 Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seusai penandatanganan pokok-pokok kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) di Jakarta, Kamis (12/7/2018)./JIBI-Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah Indonesia terus melakukan diskusi mengenai perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua selepas 2041.

Richard Adkerson, Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc. (FCX) mengungkapkan, para pemangku kepentingan memiliki pemahaman bersama bahwa perpanjangan kontrak PTFI selepas 2041 diperlukan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di Grasberg. 

Dalam pembahasan perpanjangan kontrak tersebut, Freeport dan pemerintah Indonesia tengah mendiskusikan sejumlah kompensasi, termasuk penambahan kepemilikan saham Indonesia di PTFI sebesar 10 persen.

"Kami telah memiliki item untuk didiskusikan, termasuk hak kepemilikan tambahan untuk pemerintah Indonesia, dan kami telah setuju untuk mendukung bisnis Papua untuk melakukan hal-hal semacam itu," ujar Adkerson dalam earning conference call FCX kuartal II/2023, dikutip Sabtu (22/7/2023).

Lebih lanjut, dia mengimbuhkan bahwa penambahan 10 persen kepemilikan Indonesia itu baru akan terjadi setelah 2041.

Dia juga menekankan meski kepemilikan pihak Indonesia di PTFI mayoritas, kontrol manajemen operasi PTFI masih di tangan Freeport-McMoran sebagaimana perjanjian IUPK pada 2018. Hal ini mengingat betapa rumitnya pengelolaan tambang Grasberg.

"Faktor kuncinya adalah di bawah perjanjian 2018, Freeport-McMoRan mengelola, mengontrol manajemen operasi dan semua pihak senang dengan itu. Ada pengakuan luas oleh pemerintah [Indonesia] betapa rumitnya bisnis ini, dan mereka sangat melengkapi dan senang dengan cara kami menjalankan bisnis. Jadi itu benar-benar kemitraan yang baik," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kepemilikan saham Indonesia di PTFI bertambah hingga mencapai di atas 51 persen.

Menurutnya, hingga saat ini, pemerintah masih melakukan proses pembicaraan terkait dengan perpanjangan IUPK yang akan berakhir pada 2041, di mana salah satu syaratnya Freeport harus melepas kembali sahamnya ke pemerintah. 

“Divestasi Freeport masih terus, ini masih proses pembicaraan terus. Intinya kami minta tambahan presentasenya, bukan di 51 persen, tetapi ada tambahan persentase lagi,” kata Jokowi kepada wartawan di Smelter Tembaga Freeport Indonesia, Selasa (20/6/2023). 

Adapun, saat ini pemerintah Indonesia telah menguasai kepemilikan saham mayoritas PTFI sebesar 51,2 persen, sementara sisanya digenggam Freeport-McMoRan.

“Yang jelas lebih besar dibandingkan yang sekarang,” ucap Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper