Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) mencatat angka backlog atau kekurangan perumahan di Indonesia tak kunjung menunjukkan penurunan signifikan.
Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, dalam 1 dasawarsa belakangan backlog perumahan terpantau hanya susut 6%. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog perumahan pada 2010 tercatat sebesar 13,5 juta unit, sedangkan pada 2020 angkanya terpantau masih berada di level 12,7 juta unit.
Terlebih lagi, akumulasi tingginya angka kelahiran, besarnya demografi penduduk Indonesia, dan probabilitas penduduk tinggal di perkotaan yang akan mencapai 66,6% pada 2035 juga dinilai bakal menjadi kerikil pengentasan backlog perumahan.
“Dari data-data tersebut, dapat dipastikan angka backlog akan sulit diselesaikan jika tidak ditanggani secara benar dan tepat,” jelas Joko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/10/2023).
Menurutnya, untuk dapat menuntaskan backlog perumahan yang angkanya telah mencapai 12,7 juta unit, dibutuhkan ruang-ruang yang besar terutama di perkotaan untuk mengantisipasi tingginya urbanisasi. Oleh karena itu, kebutuhan lahan untuk perumahan di perkotaan yang semakin meningkat, sangat membutuhkan penataan ruang yang konsisten sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih aturan.
Adapun, angka backlog yang tak kunjung menyusut tersebut ditengarai disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, sulitnya perizinan yang diperlukan pengembang untuk membangun kompleks perumahan.
Baca Juga
Selain kendala perizinan, penyebab lain backlog tak kunjung menunjukkan penurunan signifikan adalah anggaran perumahan yang sangat terbatas. Saat ini, anggaran untuk perumahan tidak sampai 10% dari total anggaran Kementerian PUPR yang pada 2023 mencapai Rp154,36 triliun.
Dengan demikian, Joko menekankan kondisi ini menunjukkan sektor perumahan belum terkelola dan terakomodir secara baik, serta belum menjadi program prioritas.
“Akibat kurang terencananya program perumahan, maka biaya yang harus dikeluarkan pemerintah akibat rumah masyarakat jauh dari tempat kerja justru lebih besar lagi, yakni mencapai Rp71,4 triliun atau 2,2 juta liter per hari. Anggaran sebesar itu dipakai pemerintah untuk menyuntik subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena macet yang parah di jalan raya terutama di Jabodetabek,” jelasnya.
Ke depan, REI berharap keberlanjutan program penyediaan perumahan di Indonesia dapat menjadi fokus perhatian pemerintah. Mengingat rumah menjadi bagian penting dalam sistem ketahanan nasional, yaitu sebagai tempat pertama untuk membangun karakter dan kualitas hidup manusia Indonesia.
Apalagi, tambah Joko Suranto, sektor properti termasuk di dalamnya perumahan selama ini sudah memberi kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14-16%, terhadap APBN sebesar 9%, dan pemasukan asli daerah (PAD) sebesar 30-50%. Kontribusi itu, tegasnya, sudah terealisasi dan bukan sekadar proyeksi.
Di sisi lain, sektor properti ini berkaitan erat dengan sekitar 185 industri lainnya di sektor riil yang memiliki daya ungkit bagi perekonomian nasional. Sebagai bisnis padat karya, sektor properti juga menyerap banyak tenaga kerja, yaitu sekitar 10 juta-12 juta orang dari berbagai sektor.
