Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki momentum tahun politik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengimbau agar data kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog tidak dipolitisasi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menekankan, pihaknya segera melakukan validasi atas jumbonya data backlog perumahan yang dilaporkan mencapai 12,7 juta unit.
"Karena masuk tahun politik, saya tidak ingin [data backlog] dipolitisasi. Karena bagi kami data akurat itu penting," jelasnya dalam konferensi pers Hari Perumahan Nasional di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (25/8/2023).
Lebih lanjut, Iwan menilai bahwa kemungkinan besar angka kesenjangan kepemilikan rumah tersebut tidak mencapai 12,7 juta. Untuk itu, dia mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperdalam metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data backlog perumahan tersebut.
Terlebih lagi, imbuh Iwan, saat ini banyak generasi milenial yang memang belum berencana untuk menggenggam status kepemilikan rumah karena berbagai alasan. Salah satunya, yakni dari budaya kerja yang berubah-ubah yang mengharuskan pindah tempat tinggal secara berkala.
Seiring dengan rencana tersebut, Iwan menjelaskan bahwa pihaknya akan berkonsolidasi untuk segera melakukan proses validasi data guna mendukung upaya realisasi pengadaan rumah berjalan optimal.
Baca Juga
"Saya juga belum tahu berapa lama [proses validasi data backlog akan berlangsung], tapi kita secepatnya akan konsolidasi, yang penting harus buka datanya dulu metodologi datanya seperti apa kemudian akurasi datanya bagaimana," tambahnya.
Iwan juga menegaskan proses menekan backlog perumahan dinilai bukanlah pekerjaan mudah. Pasalnya, Kementerian PUPR mencatat bahwa saat ini terdapat penambahan 700.000 hingga 800.000 keluarga baru setiap tahunnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya menekan angka backlog perumahan yang dilaporkan mencapai 12,7 juta unit.
Menteri Basuki menjelaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Terlebih lagi, salah satu visi Indonesia tahun 2045, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan hunian layak dan menekan angka backlog yang ada.
"Saya kalau itu sih [siasat mengurangi backlog] nunggu Bappenas saja. Karena kalau sampai 2045 itu perencanaannya makro, jadi itu nanti kita ikuti strategi yang disiapkan dari Bappenas," jelasnya beberapa waktu lalu.
