Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso angkat bicara soal adanya impor barang dari Israel meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan bilateral dengan negara yang tengah berkonflik dengan Palestina itu.
Budi menduga impor barang dari Israel bisa saja dilakukan melalui negara lain sebagai pihak ketiga. Menurutnya impor lewat negara ketiga membuat Kemendag sulit mengendalikannya.
"Ya, kalau lewat negara lain kan asalnya [barang] dari negara ketiga itu ketahuannya," ujar Budi saat ditemui di ICE BSD, Rabu (18/10/2023).
Kendati demikian, importasi tetap bisa dilakukan dari negara manapun selama barang terkait diperbolehkan negara untuk diimpor. Meskipun, negara-negara tersebut belum memiliki perjanjian dagang maupun hubungan bilateral dengan Indonesia.
"Sepanjang memang dibolehkan impor ya kita terima," kata Budi.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor barang dari Israel selama periode Januari - September 2023 mencapai US$14,4 juta. Sementara pada 2020, total nilai impor barang dari Israel tercatat sebesar US$56,5 juta; pada 2021 sebesar US$26,5 juta dan 2022 mencapai US$47,8 juta.
Baca Juga
Setali tiga uang, Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan importasi dari Israel boleh dilakukan meskipun negara itu belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Musababnya, impor barang dari Israel dilakukan secara Business to Business (B2B) antar pelaku usaha di kedua negara.
"Kalau kita tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti secara ekonomi kita tidak boleh melakukan hubungan dagang. Tetap bisa dilakukan karena ini business to business sifatnya," ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (16/10/2023).
Amalia menambahkan, komoditas utama yang diimpor Indonesia dari Israel adalah HS 84 berupa mesin peralatan mekanis dan baginnaya; HS 82 berupa perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia; dan HS 85 berupa mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
