Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai perlu ada proses penyempurnaan secara bertahap untuk mencapai biaya logistik sebesar 8 persen dari PDB sesuai dengan target pemerintah pada 2045.
Ketua Dewan Tetap Apindo Nofrisel menjelaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk terus menurunkan biaya logistik nasional. Apindo pun juga merespons positif adanya National Logistics Ecosystem (NLE) yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam seluruh rantai pasok nasional.
Meski demikian, Nofrisel menilai pemerintah perlu memiliki perencanaan yang matang untuk terus menurunkan biaya logistik nasional. Pasalnya, sektor ini merupakan bidang yang melibatkan pelaku-pelaku dari beragam sektor mulai dari pengusaha, pemerintah, dan lembaga lain.
“Secara strategis kami setuju dengan itu, karena akan mendorong untuk lebih efisien dan berdaya saing tinggi. Tetapi, kami lihat strateginya harus lebih detail,” jelas Nofrisel dalam acara Peningkatan Kinerja Logistik melalui Utilisasi Layanan National Logistics Ecosystem, Selasa (10/10/2023).
Nofrisel menilai, saat ini perumusan strategi pemerintah dalam efisiensi biaya logistik masih cenderung upaya secara luas atau makro. Dia menuturkan, perlu ada rumusan strategi pemerintah yang lebih terfokus dan konkret.
Dia mengatakan, setiap jenis barang memiliki tahapan logistik yang berbeda-beda, mulai dari hulu ke hilirnya. Pada tahapan tersebut, pelaku usaha juga memiliki biaya logistik yang harus dibayarkan.
Baca Juga
“Moda transportasi juga harus seperti itu, diperbaiki dulu yang mana biayanya paling besar agar bisa ditekan. Penyempurnaannya perlu sistematis,” jelasnya.
Dia juga menilai penurunan biaya logistik nasional saat ini belum memiliki dampak signifikan dalam penerapannya di lapangan. Nofrisel menuturkan, sejumlah pelaku usaha juga masih mengeluhkan mahalnya biaya logistik Indonesia.
“Oleh karena itu, langkah ke arah 8 persennya itu yang lebih penting. Harus dimonitor dan terus dievaluasi proses perbaikannya,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, pemerintah telah menargetkan untuk menurunkan biaya logistik nasional ke kisaran 8 persen hingga 2045 mendatang.
Suharso mengatakan biaya logistik nasional merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menuju integrasi ekonomi nasional dan global sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.
Suharso mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan biaya logistik nasional masih cukup tinggi.
Pertama, rendahnya skala ekonomi yang membuat operasi logistik di Indonesia cenderung menggunakan kapal kecil dan muatan yang rendah. Hal tersebut, menurut Suharso, berimbas pada mahalnya ongkos angkut.
Kemudian, infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul peti kemas domestik belum mampu menampung kapal-kapal besar. Selain itu, kawasan ekonomi yang dimiliki Indonesia saat ini juga cenderung terbatas.
