Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah aspek seperti efisiensi jaringan yang belum optimal dan rendahnya integrasi ekosistem digital menjadi sejumlah hal yang perlu diperbaiki Indonesia untuk mengembangkan sektor logistik nasional.
Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Laksmi Kusumawati memaparkan salah satu tantangan dalam pengembangan sistem logistik nasional adalah rute dan jaringan yang terbilang belum efisien.
Laksmi mengatakan, integrasi antarmoda logistik saat ini terbilang belum optimal. Hal ini karena penggunaan moda strategis yang belum memenuhi skalabilitas minimal.
"Selain itu, rute jaringan logistik saat ini masih bersifat dari titik ke titik [point to point], belum berupa pendulum," kata Laksmi dalam acara Peningkatan Kinerja Logistik melalui Utilisasi Layanan National Logistics Ecosystem, Selasa (10/10/2023).
Dia juga menilai keandalan layanan logistik saat ini belum optimal dan merata. Dia menuturkan, tingkat kompetisi antara perusahaan penyedia jasa logistik atau Logistics Service Provider (LSP) belum merata. Hal tersebut juga ditambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana logistik penanganan barang.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti disparitas ketersediaan layanan logistik antarwilayah. Dia menuturkan, saat ini masih ada rute dan jaringan logistik yang tidak memiliki nilai komersial baik.
Baca Juga
Selain itu, perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik juga belum memiliki jangkauan yang merata ke seluruh Indonesia.
Selain itu, dia mengatakan integrasi pada ekosistem digital logistik masih rendah. Hal tersebut terindikasi dari tumpang tindihnya repetisi administrasi dan banyaknya platform perizinan yang dimiliki masing-masing Kementerian/Lembaga.
"Tata kelola di bidang logistik saat ini juga belum berjalan efektif, seperti proses bisnis yang belum terintegrasi," jelasnya.
Laksmi juga mengatakan saat ini belum tercipta standarisasi layanan untuk perusahaan penyedia jasa logistik. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh sebagian besar perusahaan tersebut yang masih berupa Usaha Kecil dan Menengah atau UKM.
