Bisnis.com, JAKARTA - Saat ini, setiap negara mengalami perlambatan ekonomi. Penyebab perlambatan ekonomi yaitu belum berakhirnya perang Rusia-Ukraina. Perang ini menghilangkan PDB global hingga US$2,8 triliun. Fenomena geopolitik ini pun masih berlangsung.
Indonesia harus menelan pil pahit atas krisis yang menimpa dunia ditambah 2023 dan 2024 adalah tahun politik. Memang kampanye baru akan dimulai pada bulan November 2023—awal Februari 2024, tetapi kegaduhan partai-partai sudah dimulai sejak awal 2023 sehubungan dengan pemilihan capres-cawapres yang selalu ramai diperbincangkan masyarakat.
Namun, fenomena anomali yang terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2023 sebesar 5,03%. Pencapaian kategori yang cukup tinggi di luar prediksi semua pihak, baik pemerintah maupun para ekonom. Apalagi, ekonomi global sedang mengalami tekanan dan perlambatan.
Neraca Perdagangan Indonesia juga mengalami surplus pada Januari —Juni 2023 akumulatif mencapai US$19,93 miliar. Demikian juga dengan pendapatan negara hingga Juni 2023 mencapai Rp1.407,9 triliun atau 57,2% dari Target APBN 2023. Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif.
Apa penyebab ekonomi Indonesia tetap mengalami pertumbuhan secara makro dan masih akan terus mengalami peningkatan? Penulis melihat adanya fondasi yang kuat dengan hadirnya pengimplementasian dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di tengah kondisi luar biasa saat ini.
Walaupun pertumbuhan makro ekonomi Indonesia mengalami stabilitas, tetapi kecenderungan pengusaha adalah wait and see dalam berinvestasi pada tahun politik ini. Memanasnya geopolitik dalam negeri akan membuat pengusaha berjaga-jaga jika terjadi kekacauan di tengah masyarakat saat kampanye pada pemilu mendatang. Fakta berbicara pada pemilu sebelumnya politik kebencian digunakan termasuk menggunakan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
Baca Juga
Selain itu, para pengusaha ingin kepastian dari siapa pemimpin Indonesia yang akan dipilih rakyat pada 2024 mendatang. Maka tahun politik berdampak pada melambatnya investasi dan ekspansi bisnis dari para investor luar dan dalam negeri.
Rakyat Indonesia tetap akan mengalami dua tekanan di tahun politik. Pertama, melambatnya perekonomian dikarenakan para pengusaha mengambil sikap wait and see. Kedua, adanya kegaduhan politik yang membuat situasi tidak kondusif.
Pemerintah perlu membuat mitigasi risiko untuk memperkuat bantuan sosial sebagai bantalan ekonomi tentunya dengan jangkauan yang lebih komprehensif dan data yang lebih cermat terhadap masyarakat kecil (wong cilik) yang kena dampak ekonomi atas peristiwa di tahun politik ini. Harga pangan harus dijaga tetap murah, seperti harga beras yang saat ini terus naik. Harga beras telah mencapai Rp14.760 per kilogram, melonjak sekitar 17%. Padahal, lonjakan kenaikan harga pangan seharusnya tidak terjadi.
POLITIK EKONOMI
Kondisi tahun politik akan membuka peluang terhadap para politikus. Misalnya jika krisis terjadi, kejadian ini akan mendorong ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Kandidat politik pun dapat menjadikan isu ini sebagai modal untuk menjanjikan kondisi yang lebih baik jika mereka berkuasa.
Di sisi lain, jika krisis tidak terjadi di Indonesia, maka partai atau kandidat yang memiliki pengalaman berkuasa pada 2019—2024, akan menggunakan kebijakan-kebijakan yang telah mereka ambil di masa berkuasa sebagai bukti bahwa mereka mampu menangani krisis sehingga krisis tidak terjadi di Indonesia sementara di negara lain tetap terjadi.
Para politikus sangat paham sekali atas keterkaitan ekonomi dan politik karena jika mereka mainkan akan mendatangkan manfaat buat kepentingan politik mereka. Keterkaitan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Profesor Miriam Budiarjo Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik yang menjelaskan bahwa ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijakan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan yang telah ditentukan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Ilmu ekonomi sangat planning oriented dan pengaruhnya meluas pada ilmu politik, seperti kaitannya dengan pembangunan ekonomi (economic development) yang telah memengaruhi pengertian pembangunan politik (political development). Dari teori ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ekonomi sangat berpengaruh pada politik dan ini akan dimanfaatkan para politisi pada tahun politik saat ini.
Menyangkut pandangan di atas bahwa isu ekonomi dapat dijadikan alat para politikus dalam strategi kampanyenya untuk menjadi magnet menyedot suara pemilih hal ini menjadi sah-sah saja dan dapat dituangkan dalam bentuk visi dan misi para partai politik dan para capres, cawapres.
Namun, apa yang perlu dilakukan pemerintah di tahun politik ini? Dalam bidang ekonomi pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang lebih membuat investor merasa aman sehingga iklim investasi dapat terus bergulir walau melambat tetapi tetap jalan.
Semua ini berkaitan dengan langkah stabilitas keamanan pada saat kampanye dan saat pemilu sehingga tidak terjadi chaos, dengan melarang secara tegas semua bentuk kampanye hitam yang menggunakan isu SARA.
Semoga masyarakat tidak tertimpa kesulitan ekonomi yang parah di tahun politik ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
