Bisnis.com, BOGOR - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan lonjakan inflasi pangan justru akan terjadi 6-9 bulan usai puncak El Nino.
Menurutnya, ada tantangan atau challenge inflasi pada 2024 yang dipengaruhi juga oleh fenomena El Nino yang terjadi pada tahun ini.
"Tahun depan challenge-nya memang dari El Nino. Mengacu pada kajian, ada kecenderungan tren bahwa puncak inflasi pangan akan terjadi 6-9 bulan dari puncak El Nino terjadi," ujarnya dalam Media Briefing Kemenkeu yang dilaksanakan di Puncak, Bogor, Jawa Barat pada Senin (25/9/2023).
Josua menuturkan ada beberapa komoditas pangan yang terdampak, antara lain beras, gula, hingga kopi. Menurutnya, lag time antara lonjakan inflasi dan puncak El Nino cukup bervariasi antara 6-9 bulan.
Dengan demikian, dia mengungkapkan ada kemungkinan inflasi bahan pangan kembali meninggi pada pertengahan tahun depan. Data tersebut dia amati saat fenomena El Nino yang terjadi pada periode 1972, 1983, 1998, 2015, 2016.
Meski demikian, Josua memprediksi bahwa inflasi domestik akan tetap terkendali dan sesuai target pada tahun ini.
Baca Juga
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi Indonesia atau Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3,27 persen pada Agustus 2023 secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara bulanan, BPS mencatat terjadi deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,02 persen.
"Saya rasa untuk capaian inflasi hingga akhir tahun ini bisa relatif rendah," imbuhnya.
Gejolak Harga Minyak
Selain inflasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memiliki ketahanan yang memadai terhadap gejolak harga minyak mentah global.
“Pemerintah terus melakukan exercise. Seperti di awal tahun lalu, bulan Januari kami sudah lakukan stress testing untuk melihat apakah APBN akan terdampak signifikan dari pergerakan harga minyak,” kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Abdurrohman.
Dia mengamini harga minyak terus mengalami gejolak, seperti pada tahun 2022 lalu harga minyak sempat menyentuh US$120 per barel.
Namun, Pemerintah Indonesia yakin harga minyak tidak akan bertahan di titik tinggi untuk waktu yang lama, karena permintaan akan terus menurun seiring dengan kenaikan harga.
Menimbang hal tersebut, Abdurrohman memperkirakan harga minyak tahun depan tidak akan mencapai US$100 dolar per barel. Meski begitu, pemerintah tetap mempersiapkan berbagai skenario antisipasi kebijakan untuk menjaga ketahanan APBN dari risiko gejolak harga komoditas.
“Mungkin beberapa minggu ke depan atau awal tahun nanti akan kita lihat. Kalau pergerakannya signifikan, kita akan lihat beberapa skenario yang memungkinkan,” ujar Abdurrohman.
Pada sisi lain, kata dia lagi, kenaikan harga minyak juga bisa berimplikasi positif terhadap penerimaan negara. Kenaikan harga minyak biasanya diikuti oleh komoditas lain di mana Indonesia menjadi eksportir.
Oleh sebab itu, meski dari sisi belanja mengalami kenaikan, namun sisi penerimaan juga relatif tinggi.
“Karena memang harga komoditas lain juga harganya mengikuti. Jadi, dari sisi revenue kita masih mendapat net gain dari kenaikan itu,” kata dia lagi.
Pemerintah dengan DPR RI menyepakati harga minyak mentah 82 dolar AS per barel pada UU APBN 2024. Selain harga minyak, asumsi dasar makro lainnya yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi terkendali di level 2,8 persen, nilai tukar rupiah Rp15 ribu per dolar AS, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7 persen, serta lifting minyak 635 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.
