Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melaporkan bahwa progres realisasi Inpres Jalan Daerah (IJD) nasional mencapai 19 persen.
Dalam rangka melakukan percepatan realisasi inpres tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui baru saja melaksanakan peninjauan di Kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/09/2023).
“Anggaran total pelaksanaan IJD di seluruh Indonesia sebesar Rp14,6 triliun, untuk memperbaiki kondisi jalan sepanjang 2.800 km yang terdiri dari jalan provinsi sepanjang 400 m, dan sisanya jalan kabupaten/ kota,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan resminya, dikuti Minggu (24/9/2023).
Pelaksanaan IJD diprioritaskan untuk jalan-jalan yang berada di sektor produksi sehingga mempermudah jalur distribusi dan memberikan dampak ekonomi.
Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa untuk jalan daerah di Sepaku, Kalimantan Timur ini nantinya juga akan menjadi jalan pendukung di kawasan IKN Nusantara, terutama menuju destinasi wisata Goa Batu Tapak Raja.
Di mana, Penanganan jalan akses wisata Goa Batu-Tapak Raja mulai dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR pada Juli 2023 lalu.
Baca Juga
Jalan ini terhubung dengan Jalan Nasional Samboja-Sepaku yang juga menjadi akses menuju Kawasan IKN dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
Lebih lanjut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, menjelaskan bahwa penanganan akses wisata Goa Batu-Tapak Raja sepanjang 9,7 km dikerjakan dalam 2 paket pekerjaan, yakni Akses Wisata Goa Batu-Tapak Raja 1 sepanjang 4,8 km dengan kontraktor PT Duta Mega Perkasa dengan nilai kontrak Rp34 miliar.
Sementara itu, akses wisata Goa Batu-Tapak Raja 2 sepanjang 3,5 km dikerjakan oleh kontraktor PT Pesona Jaya dengan nilai kontrak senilai Rp33,2 miliar.
Selain itu, di kawasan penyangga IKN Provinsi Kalimantan Timur juga dikerjakan ruas jalan Riko-Maridan sepanjang 6,5 km dengan nilai kontrak Rp43 miliar.
“Di Kalimantan Timur, secara keseluruhan terdapat 14 paket fisik dengan progres sekitar 10 persen, karena ini masih tahap awal. Kalau secara nasional progres fisiknya sudah mencapai 19 persen,” kata Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian.
Menurut Hedy, Kementerian PUPR memang menyasar jalan daerah yang memiliki potensi ekonomi kerakyatan, seperti sektor produksi UMKM, pertanian, peternakan, maupun perkebunan. Dan jalan daerah yang selama ini terhambat konektivitasnya ke jalan arteri nasional maupun jalan tol.
“Nanti setelah selesai, asetnya akan diserahterimakan ke Pemerintah Daerah. Kita harapkan nanti bisa menjadi stimulus bagi Pemerintah Daerah supaya bisa membangun jaringan jalan daerahnya masing-masing,” ujar Hedy.
