Bisnis.com, MANGUPURA — ExxonMobil meminta pemerintah untuk menyederhanakan syarat serta alur pengadaan barang dan jasa setelah persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) lapangan migas diperoleh.
Penyederhanaan alur itu diharapkan dapat memperpendek rentang yang selama ini terlalu jauh antara investasi yang ditanam dengan lifting migas dari suatu lapangan yang dikembangkan kontraktor.
“Kepastian untuk produksi pertama segera setelah mereka investasi itu penting karena dari situ Indonesia mendapatkan uang dan investor memperoleh bagiannya,” kata Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall dalam acara the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG) di Badung, Bali, Jumat (22/9/2023).
Carole berpendapat pemerintah mesti memperpendek waktu antara investasi pertama yang direalisasikan KKKS dengan masa produksi awal yang didapat dari pengembang. Menurut Carole, rentang operasi itu bakal membantu kinerja perusahaan untuk tetap berinvestasi di sisi hulu migas di dalam negeri.
“Proses pengadaan yang sangat sederhana itu membantu siklus proyek kami, itu sangat penting,” kata dia.
Usulan itu sudah disampaikan KKKS kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas terkait dengan upaya untuk memperbaiki term and conditions (T&C) hulu migas di dalam negeri. KKKS melaporkan pengadaan yang terlalu panjang dari keputusan investasi yang ditetapkan membuat pengembalian investasi dan keberlanjutan proyek tidak menarik bagi kontraktor.
Baca Juga
Kendati demikian, dia mengatakan, ExxonMobil berkomitmen untuk melanjutkan investasi eksplorasi lanjutan pada sejumlah lapangan dan open area di Indonesia.
“Kami akan mengebor lagi Banyu Urip, kami akan bor selama 1,5 tahun, kami juga akan restart eksplorasi di Indonesia, kami punya rencana besar untuk eksplorasi,” kata dia.
Seperti diketahui, ExxonMobil menyampaikan komitmen untuk pengeboran 5 sumur infill carbonate dan 2 sumur clastic yang ditargetkan first oil pada 2028 mendatang.
Adapun, total komitmen investasi dari optimasi pengembangan lapangan (OPL) Banyu Urip, Blok Cepu tembus US$203,5 juta setara dengan Rp3,08 triliun (asumsi kurs Rp15.180 per dolar AS).
Sementara itu, tambahan penerimaan negara dari kegiatan pengembangan Lapangan Banyu Urip ditaksir mencapai sekitar US$2,1 miliar atau setara dengan Rp31,87 triliun. Perolehan itu mengambil porsi 80,9 persen dari pendapatan kotor operator lapangan, ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL).
Sebelumnya, Koordinator Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Prima K Panggabean mengatakan, komitmen investasi itu dapat mengerek tambahan cadangan minyak EMCL ke level 42,92 juta barel minyak (MMBO).
Prima engatakan pemerintah telah memberikan insentif yang cukup progresif untuk menopang OPL yang disampaikan EMCL sejak 2021 lalu.
“Jenis insentif di antaranya perubahan split bagi hasil net after tax melalui penyesuaian tarif PPh Badan sebesar 20 persen dengan tarif branch profit tax sebesar 20 persen,” kata Prima kepada Bisnis, Kamis (10/8/2023).
