Bisnis.com, JAKARTA - Program ketahanan pangan masih menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berakhirnya masa pemerintahannya pada 2024 mendatang.
Hal tersebut terlihat dari investasi jumbo yang bakal dikucurkan pemerintah untuk membangun sejumlah proyek bendungan di Tanah Air demi mendukung program ketahanan pangan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA menyatakan bakal memasifkan pembangunan infrastruktur berupa bendungan dan danau pada 2024.
Direktur Jenderal (Dirjen) SDA Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia, mengungkapkan bahwa pihaknya akan membangun total 23 bendungan menggunakan pagu anggaran tahun 2024. Dia menuturkan, pembangunan bendungan tidak hanya bertujuan untuk penyimpanan air, tetapi juga mendukung irigasi pertanian.
Bob mengungkapkan, alokasi pada pembangunan 23 infrastruktur air tersebut mencapai Rp21,56 triliun dari total pagu anggaran yang diterima Ditjen SDA sebesar Rp47,64 triliun.
"Dengan alokasi pagu anggaran tersebut, maka target kinerja tahun anggaran 2024 direncanakan membangun 23 bendungan yang terdiri dari tambahan 1 bendungan baru yaitu Pelosika (Sultra)," kata Bob dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi V DPR RI, Kamis (7/9/2023).
Baca Juga
Lebih lanjut Bob memerinci, dari 23 bendungan tersebut 15 di antaranya dilaporkan akan selesai pembangunannya pada 2024 mendatang. Di antaranya yakni bendungan Keureuto, Rukok dan Bangunan Pengarah Rukoh (Aceh), Tiga Dihaji (Sumsel, Leuwikeris (Jabar), Jlantah, Bener, Jragung (Jateng, dan Bagong (Jatim).
Kemudian, Bendungan Sidan (Bali), Meninting (NTB), Manikin (NTT), Marangkayu (Kaltim),Bulango Ulu (Gorontalo), Budong-Budong (Sulbar), serta Way Apu (Maluku).
"Adapun 7 bendungan on going yaitu bendungan Cibeet, Cijurey, Karangnongko, Cabean, Jenelata, Riam kiwa, Mbay," jelasnya.
Sebagai informasi, alokasi pembangunan bendungan dan revitalisasi danau pada 2024 Rp21,56 triliun ini lebih besar jika dibandingkan pada 2023. Pasalnya, Kementerian PUPR hanya mengalokasikan Rp14,4 triliun untuk pembangunan 29 bendungan dan revitalisasi danau pada 2023.
Anggaran Ketahanan Pangan
Investasi jumbo yang dikucurkan pemerintah untuk program ketahanan pangan ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian global yang diramalkan tidak baik-baik saja. Pada 2023, perekonomian dunia diperkirakan tetap mengalami pelambatan pertumbuhan, di tengah masih tingginya eskalasi di benua biru, yakni perang Ukraina-Rusia.
Selain itu, peringkat ketahanan pangan Indonesia saat ini masih berada di bawah negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.
Berdasarkan laporan Global Food Security Index (GFSI) 2022, ketahanan pangan Indonesia berada di posisi 63 dari 113 negara. Posisi tersebut melampaui Thailand dan Filipina yang masing-masing berada di peringkat 64 dan 67, tapi tidak sebaik Vietnam dan Malaysia yang berada di peringkat 46 dan 41.
GFSI yang dikembangkan oleh Economist Impact mempertimbangkan empat faktor berikut yakni keterjangkauan pangan (affordability), ketersediaan pasokan (availability), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety), serta keberlanjutan dan adaptasi (sustainability and adaptation).
Laporan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Economist Impact antara April dan Juli 2022. Dalam laporannya, Indonesia menempati urutan 63 dengan skor rata-rata 60,2.
Namun jika dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia berada di urutan 10 dari 23 negara. Adapun, kinerja Indonesia di GFSI hanya meningkat sedikit dalam satu dekade terakhir. Skor kualitas dan keamanan menurun sejak 2012, sedangkan untuk tiga pilar lainnya tercatat meningkat.
Selain itu, fenomena El Nino yang diperkirakan melanda Indonesia pada Agustus 2023 membayangi ketahanan pangan dalam negeri. Bapanas mengidentifikasi sebanyak 74 kabupaten/kota di Indonesia masuk ke dalam kategori daerah rawan pangan. Oleh karena itu, penanganan serius perlu dilakukan pemerintah demi mencegah krisis pangan di Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun pada 2023 dengan fokus untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga cadangan pangan.
“Penguatan sektor pertanian, antara lain, dilakukan dengan pengembangan budi daya pertanian, pengembangan infrastruktur termasuk penyimpanan, subsidi pupuk, dan pemberian bunga kredit yang rendah,” kata Airlangga, dalam kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023, Minggu (5/3/2023).
Sementara itu, pada 2024, Jokowi menaikkan alokasi untuk program ketahanan pangan sebesar Rp108,8 triliun berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
"Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun," kata Jokowi saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan 2023 di Kompleks Parlemen, Rabu (16/8/2023).
Presiden Jokowi mengatakan alokasi dana tersebut diprioritaskan untuk ketersediaan, akses dan stabilitas harga pangan serta peningkatan produksi pangan domestik di tahun depan.
Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk penguatan kelembagaan petani, dukungan pembiayaan usaha tani, dan perlindungan usaha tani.
Lebih lanjut, jokowi mengatakan dana APBN Rp108,8 triliun juga akan digunakan untuk percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; serta penguatan cadangan pangan nasional.
