Bisnis.com, JAKARTA - Harga pakan ternak yang terus melonjak diantisipasi dengan mensubtitusi impor jagung dengan gandum. Sebaliknya, volume impor gandum terus terkerek.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengatakan bahwa para peternak rakyat telah mengeluhkan harga pakan jagung yang terus naik. Menurutnya, fasilitasi pendistribusian jagung dari sentra produksi ke sentra peternakan tidak efektif menekan harga jagung di peternak.
Di sisi lain, Sudin mengkhawatirkan impor gandum pakan cenderung melonjak. Adapun saat ini impor gandum sebagai substitusi pakan sudah mencapai 20-30 persen.
Seiring volume impor gandum terus meningkat, dikhawatirkan bakal menekan harga jagung di petani. Padahal, menurut Sudin harga gandum impor tidak jauh beda dengan harga jagung impor yang sudah berada di kisaran Rp5.000 per kilogram.
"Kalau memang jagungnya kurang harus impor ya jagungnya diimpor, bukannya penambahan itu [impor gandum pakan]," tutur Sudin dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Rabu (13/9/2023).
Merespons hal tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membeberkan alasan harga jagung pakan masih mahal.
Baca Juga
Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga jagung pakan di tingkat peternak sebesar Rp6.790 per kilogram. Harga tersebut telah jauh melampaui harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan dalam Perbadan No.5/2022 sebesar Rp5.000 per kilogram.
"Memang antara sentra jagung dan sentra peternakan beda. Ada di Blitar [peternakan], di Sulawesi [sentra jagung], itu ada logistiknya ada transportasinya, harus ditata lagi," ujar Syahrul saat ditemui di Gedung DPR-RI, Rabu (13/9/2023).
Selain itu, menurut Syahrul tingginya harga jagung juga terjadi beriringan dengan kenaikan harga pangan global. Kendati demikian, ihwal opsi impor jagung, Syahrul mengklaim produksi masih bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Adapun Kementan menargetkan produksi jagung tahun ini sebesar 23 juta ton dengan kadar air 27 persen.
"Sistem ini harus kita tata lagi. Banyak faktor yang bikin harga tinggi jagung ada perdagangan ada kemampuan daerah mengelola, tentu saat ini kita tidak saling menyalahkan," katanya.
