Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan pemerintah yang tidak memberikan subsidi atau public service obligation (PSO) untuk tarif tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung dinilai sudah tepat.
Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Aditya Dwi Laksana mengatakan, pemberian subsidi tarif kereta cepat justru tidak tepat lantaran moda transportasi lain, seperti kendaraan travel, Kereta Argo Parahyangan, bus antarkota, dan lainnya pun tidak menerima subsidi dari pemerintah.
“Hal ini akan melanggar asas keadilan, masa yang lain tidak [disubsidi] tapi kereta cepat yang anggapannya untuk segmen masyarakat menengah ke atas disubsidi,” kata Aditya saat dihubungi, Senin (11/9/2023).
Menurut Aditya, meski tidak memberikan subsidi, pemerintah masih tetap dapat memberikan dukungan finansial dengan skema yang berbeda. Dia mengatakan, bantuan tersebut diberikan agar KCJB secara bisnis finansial dapat bertahan atau berkembang secara berkelanjutan.
Salah satu contoh dukungan yang dapat diberikan pemerintah adalah insentif kemudahan pinjaman. Pemerintah melalui himpunan bank negara (Himbara) dapat memberikan pinjaman dengan bunga lunak dan tenor yang lebih panjang.
Selain itu, pemerintah melalui PT PLN (Persero) juga dapat memberikan insentif berupa diskon tarif listrik yang akan digunakan Kereta Cepat Jakarta Bandung. Tarif listrik khusus tersebut juga merupakan bentuk sinergi antara para perusahaan pelat merah atau BUMN.
Baca Juga
Lebih lanjut, dukungan untuk operasional kereta cepat juga dapat diberikan melalui harga biaya sewa pita frekuensi global system mobile (GSM). Adapun, pita frekuensi ini digunakan untuk kegiatan operasional kereta cepat.
“KCJB kan menggunakan pita frekuensi punya Telkomsel. Pemerintah bisa memfasilitasi supaya tarifnya lebih ekonomis selama periode tertentu,” lanjut Aditya.
Kemudian, bentuk dukungan pemerintah juga dapat dilakukan melalui perpanjangan masa konsesi kereta cepat. Hal tersebut agar PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator kereta cepat dapat memaksimalkan pendapatannya selama beroperasi.
Pemerintah juga dapat membantu mempermudah melakukan pengadaan dan perizinan lahan untuk KCIC. Lahan tersebut kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan sektor pendapatan nontiket atau nonfare box, mulai dari pembangunan area komersial, area transit oriented development (TOD), hunian atau properti, dan lain-lain.
Adapun, Aditya mengatakan, rencana besaran tarif sekitar Rp250.000 hingga Rp350.000 sudah termasuk pada batas atas untuk kategori kereta cepat bila dilihat dari sisi jarak tempuh.
Aditya menuturkan, agar mendapatkan besaran tarif yang optimal, jarak tempuh ideal untuk sebuah kereta cepat adalah pada rentang 200 kilometer hingga 800 kilometer.
Dia mengatakan, dengan jarak tempuh KCJB sepanjang 142,3 kilometer, moda transportasi ini masih akan berkompetisi cukup ketat dengan kendaraan berbasis jalan tol seperti bus, travel, dan lainnya. Sementara itu, jika jarak tempuh kereta cepat berada di atas 800 kilometer, Aditya mengatakan, kereta cepat akan bersaing dengan moda transportasi pesawat udara.
Meski demikian, Aditya melihat kereta cepat masih akan mampu bersaing dengan moda lain, seperti bus, travel, kereta Argo Parahyangan dan lainnya. Dia memperkirakan kereta cepat juga akan banyak digunakan pada masa akhir pekan, liburan, dan hari raya Idulfitri
