Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan suhu bumi yang diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.
Hal ini dia sampaikan di hadapan para pemimpin negara G20 dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu (9/9/2023).
“Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal,” ucapnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (9/9/2023).
Melihat hal tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Presiden menilai hingga saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas.
Sayangnya, Jokowi menilai bahwa komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate US$100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss dan damage.
Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.
Baca Juga
“Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” katanya.
Selain itu, Presiden asal Surakarta itu juga menuturkan bahwa pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.
“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance, skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Presiden Ke-7 RI itu menyebutkan bahwa dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik greenwashing.
“Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya,” pungkas Jokowi.
