Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan menyebut pembangunan rumah swadaya melalui skema Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) direncanakan mencapai 55.046 unit pada 2024.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Iwan Suprijanto menjelaskan, angka tersebut bahkan telah naik sekitar 9.174 dari rencana awal sebanyak 45.872 unit.
"Kami hanya bisa menggeser Rp200 miliar alokasi anggaran untuk menambah alokasi BSPS dari 45.872 menjadi 55.046 unit," jelasnya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi V DPR RI, Kamis (7/9/2023).
Iwan memerinci, adapun tambahan alokasi tersebut berasal dari pemangkasan alokasi anggaran anggaran rumah umum dan komersial yang ditekan susut Rp100 miliar menjadi Rp198 miliar dan alokasi anggaran dukungan teknis lainnya yang juga di pangkas Rp100 miliar menjadi Rp172 miliar.
Sebagaimana diketahui, anggaran BSPS tahun 2024 tersebut memang terpantau mengalami penurunan. Alokasi anggaranya terkoreksi 63,53 persen bila dibandingkan dengan besaran anggaran BSPS tahun 2023 sebesar Rp3,29 triliun.
Lebih lanjut Iwan memerinci, adapun pada 2024 mendatang Ditjen Perumahan hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9,25 triliun.
Baca Juga
Di mana, alokasi terbesar di gelontorkan untuk pembangunan rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN) yang nilainya mencapai Rp7,05 triliun.
"Ini sudah terikat dengan izin [multi years contract] MYC kemudian lanjutan MYC untuk rusun dan rumah khusus Rp1,028 triliun dengan targetnya ini juga sudah terikat dengan izin MYC terkontrak sejak tahun ini," jelasnya.
Secara lebih terperinci, pada 2024 mendatang ditjen perumahan memiliki 6 prioritas utama. Di antaranya yakni pembangunan rumah susun Rp7,05 triliun, rumah khusus Rp276 miliar, pembangunan rumah swadaya Rp1,2 triliun, rumah umum dan komersial Rp198 miliar, dukungan teknis lainnya Rp172 miliar serta dukungan manajemen Rp255 miliar.
"Sekali lagi kami menekankan, fokus alokasi anggaran di Kementerian PUPR adalah menyelesaikan seluruh program-program strategis dengan alokasi angggaran yang ada dan tidak ada proyek baru di 2024," pungkasnya.
