Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, meminta pihak Pertamina untuk menghentikan wacana penghapusan Pertalite di tahun 2024.
Mulyanto melihat bahwa hal tersebut bukan domain Pertamina sebagai operator produksi dan distribusi BBM, melainkan wilayah kerja pembentuk kebijakan.
"Pemerintah, sebagai regulator, saja tidak mengangkat masalah ini, masa Pertamina bikin heboh masyarakat dengan isu seperti itu," kata Mulyanto dalam keteranganya, Selasa (5/9/2023).
Mulyanto menilai bahwa wacana penghapusan Pertalite merupakan isu sensitif bagi masyarakat. Terlebih pasca pandemi Covid-19 daya beli masyarakat masih lemah dan juga saat ini sedang memasuki tahun politik.
Mulyanto juga mengkritik terkait pengganti dari Pertalite yang merupakan Pertamax 92 green. Mulyanto menyebut bahwa harga dari Pertamax 92 Green ini diperkirakan lebih mahal dari harga Pertalite eksisting dan Pertamax 92 sendiri.
"Itu kan sama artinya dengan memaksa rakyat untuk membeli BBM yang lebih mahal, karena BBM yang murah, yakni Pertalite, dihapus. Juga memaksa negara untuk mengimpor bioethanol, karena produksi dalam negeri minim," ujarnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Mulyanto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pertamina saat ini sudah lewat jalur atau offside, karena Pertamina sebaiknya tidak membahas masalah itu lagi.
"Siapa yang untung bila rencana ini benar-benar dilaksanakan? Yang untung adalah para importir dan mafia migas. Sementara masyarakat akan semakin berat. Sudah jatuh tertimpa tangga pula," ucap Mulyanto.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pertamina tengah mengkaji penghapusan produk BBM dengan oktan paling rendah RON 90 atau Pertalite pada tahun depan. Kebijakan itu seiring dengan komitmen perusahaan migas pelat merah itu untuk menekan gas buang dari bahan bakar kendaraan.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, mengatakan perseroan bakal menaikkan angka oktan dari Pertalite saat ini menjadi RON 92 lewat pencampuran dengan etanol 7 persen (E7) mulai tahun depan.
“Ini kita lanjutkan sesuai dengan rencana Program Langit Biru tahap dua, di mana BBM subsidi kita naikkan dari RON 90 ke RON 92. Karena aturan KLHK itu menyatakan oktan number yang boleh dijual di Indonesia itu minimal 91,” kata Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII di DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Namun, Nicke menyatakan kajian yang dinamakan Program Langit Biru Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan.
“Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,” ujarnya.
