Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kementan Diminta Bayar Utang Rp27 Triliun ke Pupuk Indonesia

DPR RI menyebutkan utang Rp27 triliun tersebut merupakan utang pupuk subsidi 2020-2023 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Pabrik Pupuk Indonesia./Dok. Istimewa-PT Pupuk Indonesia (Persero)
Pabrik Pupuk Indonesia./Dok. Istimewa-PT Pupuk Indonesia (Persero)

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI mengingatkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membayar utang pupuk subsidi ke PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp27 triliun. 

Ketua Komisi IV Sudin mengungkapkan, utang Rp27 triliun tersebut merupakan utang pupuk subsidi 2020-2023 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

“Sampai hari ini belum diajukan ke Kemenkeu, katanya terhambat, katanya nih, terhambat atau dihambat oleh Kementerian Pertanian. Sedangkan audit BPK-nya sudah selesai. Jadi kapan ini dilakukan?” tanya Sudin dalam Raker dengan Komisi IV di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Politisi PDIP itu khawatir, utang yang tak kunjung dibayar itu membuat Pupuk Indonesia tidak mau memproduksi pupuk lantaran tidak memiliki dana. 

Merespons hal tersebut, Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menuturkan bahwa terjadinya kurang bayar ini karena adanya perbedaan Harga Pokok Penjualan (HPP).

“Jadi dengan usulan kita di awal HPP audit yang sebelumnya digunakan dua tahun sebelumnya dan pada saat berjalan masuk HPP yang terbarunya, maka harga semuanya disesuaikan. Jadi ini sebenarnya penyebabnya,” jelasnya.

Ali berharap dalam waktu dekat Kementan dapat segera mengajukan utang tersebut ke Kementerian Keuangan, untuk kemudian dibayarkan ke Pupuk Indonesia.

Adapun dia menargetkan utang tersebut dapat dibayar paling lambat dua minggu ke depan.

“Paling lambat dua minggu ini,” pungkasnya. 

Sementara itu, Pupuk Indonesia menyebutkan realisasi penyaluran pupuk subsidi mencapai 3,83 juta ton.

SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana menyatakan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional telah mencapai sebesar 3,83 juta ton. Adapun rinciannya pupuk Urea sebesar 2,25 juta ton dan pupuk NPK 1,55 juta ton.

Menurutnya stok pupuk bersubsidi secara nasional yang tersedia di gudang lini III atau tingkat kabupaten tercatat 853.255 ton atau setara 353 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan Pemerintah. Rinciannya, Urea sebesar 513.604 ton dan NPK sebesar 339.651 ton per tanggal 31 Juli 2023.

“Penyerapan pupuk bersubsidi biasanya akan kembali meningkat saat memasuki musim hujan yang biasanya terjadi pada akhir tahun. Pada kesempatan ini, kios-kios akan kembali meningkatkan stoknya,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (1/8/2023).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper