Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji sejumlah paket kebijakan untuk mendorong peralihan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) oktan lebih tinggi atau ramah lingkungan di tengah masyarakat.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, kajian itu dilakukan untuk mengurangi intensitas emisi yang dihasilkan dari sektor transportasi sebagai salah satu penyumbang polusi udara yang signifikan di sejumlah kota besar saat ini.
Selain itu, Arifin menambahkan, kementeriannya turut menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kualitas produksi BBM domestik yang berasal dari kilang-kilang PT Pertamina (Persero) saat ini. Harapannya, sejumlah penyulingan minyak mentah milik perusahaan pelat merah itu nantinya dapat menghasilkan BBM yang lebih ramah lingkungan.
“Kami sedang melakukan pendalaman untuk segera supaya memang diambil langkah menyediakan BBM yang ramah lingkungan itu juga mengacu pada pengalaman di tempat lain,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (28/8/2023).
Arifin menuturkan, penggunaan BBM dengan nilai oktan lebih tinggi memang menjadi salah satu solusi untuk menekan emisi karbon dari kendaraan bermotor.
“Ini kan memang solusinya salah satunya dengan itu, tapi kan CO2 sama saja hidrokarbon yang dipakai untuk itu, yang digunakan untuk mengurangi monoxide, sulfat, timbal kalau ada itu memang harus dilakukan dengan perbaikan produksi BBM-nya,” kata dia.
Baca Juga
Ditemui di tempat terpisah, Arifin memastikan bahwa pemerintah belum memikirkan untuk melakukan pengalihan subsidi ke BBM jenis Pertamax (RON 92) sebagai opsi untuk menekan polusi udara.
Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/8/2023).
“Tak ada pembahasan mengenai subsidi Pertamax. Kan memang tak ada [wacana] subsidi Pertamax. Sudah dibilangin. Pertamax memang sejak kapan disubsidi? Enggak [pernah] kan?” ujarnya saat ditemui Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/8/2023).
Arifin pun menegaskan bahwa sejauh ini belum pernah ada wacana dari pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi tersebut.
“Tak ada wacana itu, yang karang-karang itu siapa?” tegasnya.
Kendati demikian, Arifin pun tak menampik bahwa permasalahan gas buang dari BBM turut menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Penyebabnya, tingkat polutan yang dihasilkan dari BBM menjadi salah satu penyumbang polusi udara di tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
