Bisnis.com, JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang menyelidiki Saudi Aramco atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terkait dengan perubahan iklim yang disebabkan oleh bahan bakar fosil.
PBB dan kelompok HAM telah memberitahu perusahaan tersebut bahwa mereka sedang menyelidiki tuduhan operasional Saudi Aramco yang diduga bertentangan dengan perjanjian.
Melansir Bloomberg, Minggu (27/8/2023), bisnis Saudi Aramco diduga tidak sesuai dengan tujuan, kewajiban, dan komitmen di bawah Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.
Selain itu, operasi tersebut juga berdampak buruk pada promosi dan perlindungan HAM dalam konteks perubahan iklim, menurut surat tertanggal 26 Juni dan diterbitkan pada Jumat (25/8/2023).
Penyelidikan ini menyusul permintaan pada 2021 berkaitan dengan sistem HAM Prosedur Khusus PBB oleh kelompok advokasi lingkungan ClientEarth untuk menyelidiki Saudi Aramco.
Juru bicara ClientEarth Fran Warburton mengatakan bahwa organisasi nirlaba ini menargetkan perusahaan minyak Saudi Aramco karena merupakan produsen bahan bakar fosil terbesar di dunia dan penghasil emisi gas rumah kaca tunggal terbesar yang menyebabkan perubahan iklim.
Baca Juga
"Kami berharap bahwa sistem hak asasi manusia Prosedur Khusus PBB akan semakin banyak digunakan untuk membawa perhatian hukum internasional untuk tanggung jawab perusahaan terhadap perubahan iklim dan alam di tahun-tahun mendatang. Di ClientEarth, kami akan terus mempertimbangkan semua jalur hukum," ujar Warburton.
Adapun kemudian, PBB mengatakan bahwa surat itu dikirim tanpa mengurangi keakuratan tuduhan-tuduhan tersebut.
Namun, PBB juga menggarisbawahi keprihatinan serius mengenai dampak yang merugikan terhadap HAM yang disebabkan oleh kegiatan seperti eksploitasi bahan bakar fosil yang berkontribusi pada perubahan iklim dan sebagai ancaman eksistensial.
PBB telah berulang kali menyerukan kepada negara-negara dan perusahaan-perusahaan untuk mempercepat langkah menuju nol karbon di bawah kerangka kerja terverifikasi yang mengecualikan pembangunan pasokan bahan bakar fosil baru.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal António Guterres mengatakan bahwa komitmen itu tidak boleh disalahgunakan. Pernyataan yang diutarakan paad November tahun lalu tersebut menargetkan industri keuangan.
Meskipun PBB tidak memiliki wewenang hukum untuk memaksa Saudi Aramco mengubah cara menjalankan bisnisnya, temuan negatif dari PBB dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak lain untuk mengajukan tuntutan hukum.
Menurut Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, jumlah tuntutan hukum iklim meningkat menjadi 2.341 pada Mei dari 190 pada tahun sebelumnya.
PBB mengatakan bahwa surat serupa yang dikirim ke Saudi Aramco didistribusikan ke bank-bank perusahaan, dan ke negara-negara tempat mereka beroperasi.
Para penerima surat-surat tersebut diberi waktu 60 hari untuk menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut, dan mengungkapkan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari informasi publik yang tidak berdasar.
