Bisnis.com, BALI - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memeriksa kondisi Pembakit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang diduga menjadi salah satu penyebab naiknya tingkat polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut bahwa pengecekan kondisi PLTU merupakan instruksi langsung dari Menteri ESDM, Arifin Tasrif.
“Kita sekarang lagi kirim tim ke lapangan, pak Menteri (ESDM) meminta untuk melihat mengecek langsung kondisi PLTU kita,” kata Dadan di Nusa Dua Bali Convention Centre (NDBCC), Kamis (24/8/2023).
Selain PLTU, Dadan menyebut bahwa pihaknya juga melakukan pengecekan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM). Kendaraan yang mengenakan BBM diduga menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas udara saat ini.
Untuk itu, Dadan mengatakan bahwa pihaknya masih melihat untuk melakukan peningkatan oktan pada BBM. Sebab, semakin besar oktannya akan menghasilak emisi yang sedikit.
“Kalo pembakaran makin bagus, emisinya akan semakin sedikit. Jadi, kita lagi liat juga apakah bisa dilakukan upaya untuk peningkatan angka oktan untuk bahan bakar,” ucapnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan akan terus melanjutkan upaya penanganan masalah polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Menurutnya, inisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana beberapa waktu lalu, perlu direalisasikan melalui langkah-langkah konkret
“Kami akan bergerak dari sektor hulu hingga hilir. Pengawasan kualitas udara yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan sebagai bagian dari upaya bersama,” kata Luhut.
Dia menyebut untuk mengurangi polusi dari sektor industri dan pembangkit listrik, pemerintah akan mewajibkan industri menggunakan scrubber untuk industri berat dan PLTU batu bara, serta meningkatkan standar emisi PLTU.
Selanjutnya, penggunaan PLTU batu bara juga perlu dikurangi. Percepatan transisi energi dengan mendorong bauran energi baru terbarukan juga dibutuhkan, termasuk insentif seperti kredit karbon dan pajak karbon.
Sementara itu, di sektor transportasi, dorongan untuk menggunakan transportasi publik akan membantu mengurangi emisi akibat kendaraan pribadi. Selain itu, pembatasan mobilitas kendaraan pribadi juga perlu diperluas guna mendorong adopsi transportasi publik (road space rationing).
