Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah siap pensiunkan atau 'suntik mati' dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagai bagian dari program transisi energi.
Staf ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono menyampaikan dua PLTU batu bara yang akan disuntik mati, yaitu PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu, dengan total aset keduanya mencapai Rp25 triliun.
Menurutnya, rencana pensiun dua PLTU tersebut tengah dalam proses due diligence oleh PT Sarana Multi Infrastruktur dan Indonesia Investment Authority (INA).
“PT SMI dan INA sedang dalam proses uji tuntas terhadap dua proyek transisi transisi energi tersebut,” katanya dalam Seminar Workshop on Energy Transition Mechanism (ETM) Implementation, Rabu (23/8/2023).
Parjiono menjelaskan, due diligence proyek pertama dilakukan oleh INA, yaitu pada PLTU Cirebon, yang berkapasitas sekitar 660 megawatt dengan total investasi sebesar U$877 juta.
Sementara itu, proyek kedua dilakukan oleh PT SMI pada PLTU Pelabuhan Ratu yang berkapasitas 1.050 megawatt, dengan nilai aset Rp12 triliun.
Baca Juga
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan bahwa pemerintah telah berhasil meraih pendanaan dari dana investasi iklim sebesar US$500 juta atau setara dengan Rp7,6 triliun melalui Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform.
Dia menyampaikan bahwa pendanaan lunak tersebut masih bisa meningkat hingga US$4 miliar.
“Dana ini akan ditingkatkan hingga US$4 miliar oleh Bank Dunia, Asian Development Bank [ADB], dan pihak-pihak lain, termasuk pemerintah Indonesia,” katanya.
Dari jumlah yang disetujui tersebut, prioritas pemerintah dalam jangka pendek akan difokuskan pada percepatan pensiun dini dua proyek dengan total 1,7 gigawatt PLTU batu bara.
Febrio menyampaikan bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia telah mengambil peran yang sangat penting dalam transisi energi, menuju ekonomi rendah karbon.
Berdasarkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia telah menaikkan target penurunan emisi menjadi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri dan dengan bantuan internasional 43,20 persen.
“NDC yang disempurnakan ini menunjukkan ambisi Indonesia yang lebih, yang akan selaras dengan strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim 2050 dengan visi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih awal,” jelasnya.
