Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya melesat 177,9 persen dalam waktu 4 tahun terakhir. Peningkatan ini tak lepas dari kebijakan hilirisasi mineral yang tengah didorong pemerintah.
Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim memaparkan, nilai investasi pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya pada 2019 hanya mencapai Rp61,6 triliun.
Namun, angka investasi tersebut terus menunjukkan tren peningkatan ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai memberlakukan larangan ekspor bijih (ore) nikel pada 2020.
Secara terperinci, nilai investasi industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya merangkak naik menjadi Rp94,8 triliun pada 2020, Rp117,5 triliun pada 2021, dan meningkat menjadi Rp171,2 triliun pada 2022 atau meningkat 177,9 persen dibandingkan realisasi pada 2019.
"Investasi hilirisasi meningkat tiap tahun. Tadinya sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin ini berada di posisi keempat. Ketika kita melarang ekspor ore, industri ini terus naik. Ini menunjukkan bahwa industri hilirisasi ini terus meningkat dari tahun ke tahun," ujar Hasyim dalam acara Webinar BKPM: Peluang Investasi Hilirisasi Sektor Mineral, Senin (14/8/2023).
Dalam peta jalan hilirisasi investasi strategis, pemerintah akan fokus melakukan hilirisasi terhadap 21 komoditas di delapan sektor prioritas, mulai dari mineral dan batu bara (minerba), minyak dan gas bumi (migas), hingga perkebunan dan kehutanan.
Baca Juga
Hasyim menuturkan, nilai investasi hilirisasi di delapan sektor prioritas tersebut diproyeksikan mencapai angka US$545,3 miliar sampai dengan 2040. Untuk sektor minerba, nilainya diproyeksikan mencapai US$431,8 miliar yang meliputi hilirisasi komoditas batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas-perak, dan aspal buton.
Adapun, saat ini, pemerintah tengah menggenjot hilirisasi sumber daya alam, seperti nikel menjadi baterai kendaraan listrik, gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter (DME), pengolahan gas alam menjadi metanol dan pupuk, serta pemberdayaan aspal buton untuk konsumsi dalam negeri.
Seiring dengan arah transformasi ekonomi Indonesia dari industri sektor primer ke industri berbasis nilai tambah atau hilirisasi tersebut, lanjut Hasyim, pemerintah nantinya juga akan memperluas kebijakan larangan ekspor mineral mentah ke komoditas lainnya, seperti tembaga dan timah.
"Kita sudah melakukan pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020. Kemarin, Pak Presiden [Jokowi] juga sudah umumkan per 10 Juni 2023 kita tidak ekspor bauksit dan nanti kita akan dorong terus fokus ke hilirisasi lainnya," tutur Hasyim.
